Indeks Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Kejaksaan Agung dinilai salah langkah menggunakan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ekspor CPO dan BTS 4G Kominfo.

Tim BPKP mengklarifikasi langsung PNS yang dikategorikan inaktif dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Rapat terbatas untuk menindaklanjuti pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Nasional Hambalang diundur karena molornya kajian serta hasil audit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.