Indeks Aturan Tembakau

Omnibus Law RUU Kesehatan Disebut Rugikan Petani Tembakau
Kesehatan
Jumat, 12 Mei 2023

Omnibus Law RUU Kesehatan Disebut Rugikan Petani Tembakau

Pasal 154 RUU Kesehatan menyebut petani takkan bisa menanam tembakau karena dianggap sebagai tanaman ilegal padahal nilai keekonomiannya sangat tinggi.
Pernyataan Kemenkes soal Aturan Tembakau Bisa Picu Disinformasi
Kesehatan
Selasa, 25 Apr 2023

Pernyataan Kemenkes soal Aturan Tembakau Bisa Picu Disinformasi

Pernyataan Kemenkes soal pengelompokan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif di UU Kesehatan saat ini dinilai mengandung disinformasi.
Revisi Aturan Tembakau, Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan?
Bisnis
Senin, 13 Mar 2023

Revisi Aturan Tembakau, Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan?

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mendorong agar pemerintah memperhatikan seluruh aspek dalam menyusun kebijakan soal tembakau.
Masih Relevan, Aturan Tembakau PP 109 Dinilai Tak Perlu Direvisi
Bisnis
Jumat, 30 Des 2022

Masih Relevan, Aturan Tembakau PP 109 Dinilai Tak Perlu Direvisi

AMTI meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan untuk merevisi PP 109/2012 sebab aturan itu dinilai masih relevan.
Revisi Aturan Produk Tembakau Tidak Mendesak, Ini Alasannya
Ekonomi
Selasa, 27 Des 2022

Revisi Aturan Produk Tembakau Tidak Mendesak, Ini Alasannya

Revisi PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.
Pemerintah Blak-blakan Dampak jika Revisi PP Tembakau Disahkan
Ekonomi
Rabu, 26 Okt 2022

Pemerintah Blak-blakan Dampak jika Revisi PP Tembakau Disahkan

Kemenko Perekonomian menilai rencana revisi PP 109/2012 perlu dikaji secara komprehensif dan memperhatikan seluruh elemen masyarakat yang berdampak.
Revisi Aturan Tembakau Dinilai jadi Pintu Masuk Intervensi Asing
Ekonomi
Senin, 10 Okt 2022

Revisi Aturan Tembakau Dinilai jadi Pintu Masuk Intervensi Asing

Rencana pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 terus mendapat penolakan. Revisi ini dinilai sarat mengakomodir kepentingan asing.