Indeks Aturan Cuti Kampanye

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, meminta Presiden Jokowi hingga para menteri untuk mematuhi aturan soal kampanye termasuk mengumumkan cuti.

Sukasno menilai Gibran terlalu banyak mengambil cuti, sehingga menjadikan proses pemerintahan di Kota Solo menjadi tidak efektif dan efisien.

Pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik sebagai capres atau cawapres harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Saat melaksanakan kampanye Pemilu, para pejabat yang wajib mengajukan cuti.

Jokowi dilarang menggunakan fasilitas negara saat berkampanye di Pilpres 2019 nanti.