Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim program Satu Orang Satu Rekening yang tengah disiapkan pemerintah bakal mendongkrak tingkat inklusi keuangan nasional dari kisaran 93 persen menjadi mendekati 99 persen.
Airlangga menjelaskan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah menyentuh 93,61 persen dengan tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen. Menurutnya, kedua capaian itu telah melampaui rata-rata negara anggota OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Ekonomi Pembangunan).
"Dengan program satu orang satu rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen, pak. Jadi, naik dari 93 menjadi 99 persen," kata Airlangga di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Airlangga menjelaskan program tersebut menyasar sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun. Data penerima disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah dengan merujuk data BPS serta LPS, menggunakan alokasi anggaran Rp1,28 triliun untuk setoran awal sebesar Rp50 ribu per orang.
"Ini disiapkan datanya oleh BRI dan Bank Syariah berdasarkan data dari BPS dan juga LPS. Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun," ucap Airlangga.
Program Satu Orang Satu Rekening tidak hanya berfokus pada kepemilikan rekening semata, tetapi turut diarahkan untuk mengefektifkan penyaluran berbagai bantuan pemerintah dan mendorong kegiatan ekonomi produktif.
Rekening tersebut nantinya akan diintegrasikan untuk menyalurkan berbagai paket stimulus ekonomi tahun ini yang bernilai Rp31 triliun, termasuk penyaluran bantuan beras senilai Rp17,55 triliun bagi 33,24 juta keluarga serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan untuk 13,3 juta pekerja.
Demi memastikan penyaluran tersebut tepat sasaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menyiapkan dukungan pengumpulan data kependudukan hingga ke tingkat desa.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan program ini bermula dari evaluasi Presiden Prabowo Subianto terkait banyaknya perputaran uang masyarakat di daerah yang belum tercatat dalam sistem perbankan formal.
"Intinya, waktu rapat di Istana, ya, Bapak Presiden menyampaikan bahwa PDRB kita itu sebetulnya lebih dari yang ada," kata Tito kepada awak media setelah acara usai.
Tito menjelaskan banyak transaksi warga belum tercatat akibat keterbatasan akses ke sistem perbankan. Oleh karena itu, penguatan literasi dan akses keuangan masyarakat menjadi krusial agar seluruh aktivitas transaksi dapat terintegrasi ke dalam sistem perbankan resmi.
Selain membantu pencatatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih akurat, pemberian insentif Rp50 ribu beserta sosialisasi layanan perbankan ini diharapkan mampu memancing minat masyarakat membuka rekening sekaligus menghindarkan warga dari jeratan rentenir maupun pinjaman online (pinjol) ilegal.
Tito menyebut proses penuh masih menunggu instruksi resmi dari Menko Perekonomian meski tim teknis Dukcapil dan Himbara telah mulai bergerak melakukan persiapan.
"Tunggu komando dari Pak Menko setelah ada arahan dari Pak Presiden. Sudah, Pak Menko tunggu kesiapan perbankan juga," pungkas Tito.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
