Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) 2027 ditargetkan menjangkau sekitar 13 juta pekerja sektor formal.
Kebijakan perluasan insentif pajak ini dirancang khusus bagi para pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Airlangga memerinci sasaran utama dari fasilitas PPh 21 DTP tersebut ditujukan bagi pekerja dengan tingkat penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
"Itu, kan, Rp10 [juta], di bawah Rp10 juta ada sekitar 13 juta orang," kata Airlangga saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, untuk kelompok pekerja berpenghasilan lebih rendah, pemerintah tetap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Airlangga menegaskan bahwa BSU secara spesifik diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta.
Hanya saja, penyaluran bantuan ini saat ini masih dalam proses sinkronisasi data di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan.
"BSU, kan, untuk mereka yang gajinya di bawah 3 sekian juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3,5 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih ditukarkan di Kemenaker," jelas Airlangga.
Ketika disinggung apakah BSU menyasar kalangan kelas menengah, Airlangga menegaskan bahwa program tersebut bukan ditujukan untuk kelas menengah, melainkan kelompok pekerja berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, bagi kelompok kelas menengah yang pendapatannya mencapai batas Rp10 juta, pemerintah menyiapkan instrumen insentif tersendiri melalui skema PPh 21 DTP.
"Bukan, bukan [buat kelas menengah]. Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta," ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
