tirto.id - Polri mewajibkan personel yang bertugas dalam rangkaian pengamanan Pilkada 2024 diperiksa kesehatan, kesiapan fisik (kesamaptaan), dan psikologis. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi anggota yang sakit hingga meninggal saat pengamanan.
“Saya wajibkan Karo SDM (Kepala Biro Sumber Daya Manusia) bekerja sama dengan Kabiddokkes (Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan,” ungkap Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).
Menurut Dedi, anggota yang lolos pemeriksaan kesehatan akan diberikan rekomendasi bisa terlibat langsung dalam seluruh rangkaian pengamanan pilkada, khususnya saat pendistribusian logistik pemilu ke TPS-TPS, pencoblosan, penghitungan, dan penggeseran hasil penghitungan.
Dedi menjelaskan, seluruh personel yang bertugas dipastikan dalam kondisi prima dan mampu melaksanakan pengamanan. Hal itu guna mencegah peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan seperti pada pemilu sebelumnya.
“Kita memitigasi jangan sampai terjadi fatalitas seperti tahun-tahun atau pemilu sebelumnya. Kami harus yakinkan bahwa kondisi seluruh anggota yang terlibat langsung [pengamanan] ini kesehatannya, kesamaptaannya, dan psikologinya dalam kondisi baik,” tutur Dedi.
Dia menyampaikan, berkaca dari pengamanan pilpres serta pileg, para personel Polri yang bertugas di lapangan bersemangat dan berjibaku menjalankan tugas meski harus melintasi medan dengan berbagai tantangan. Oleh sebab itu, semangat para personel perlu diimbangi kondisi prima.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya juga melibatkan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam pengamanan kantor-kantor polisi saat rangkaian kegiatan pilkada berlangsung. Hal tersebut dilakukan jika benar-benar diperlukan.
“Saya sudah perintahkan juga seluruh siswa yang ada di SPN, nanti apabila situasi dibutuhkan perkuatan untuk menjaga kesatuan, baik tingkat polres, tingkat polda, itu bisa dilibatkan. Ibaratnya ini latihan kerjanya, jadi khusus fokus pada pengamanan di mako (markas komando) tingkat polres dan polda,” kata Dedi.
Menurutnya, Sopstama Polri telah menghitung jumlah personel yang dibutuhkan untuk pengamanan Pilkada 2024.
“Demikian juga polres harus mem-back-up kalau ada polsek yang membutuhkan. Dan itu semua sudah dihitung oleh Sops, dan kebutuhan seluruh anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan mulai dari TPS hingga rangkaian seluruh kegiatan pilkada ini sudah dihitung semua. Termasuk rencana kontijensi juga sudah disiapkan,” ujar Dedi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Irfan Teguh Pribadi
