tirto.id - Berdiri tepat di garis khatulistiwa, Pulau Kalimantan atau Borneo sejak lama telah mendapat pengaruh asing. Menurut Graham Irwin dalam Nineteenth-Century Borneo (1955), hal ini misalnya dibuktikan dengan ditemukannya beragam totem Buddha peninggalan Kerajaan Sriwijaya.
Lalu sekitar tahun 1300, kekuatan Kerajaan Majapahit di Jawa mulai menguasai Kalimantan. Ini, tambah Irwin, dibuktikan melalui pemberian upeti berupa buah pinang dari orang-orang Brunei yang bermukim di ujung utara Borneo.
Setelah dikuasai kekuatan dari Sumatra dan Jawa, Kalimantan kemudian mulai berkembang dengan tangannya sendiri, yakni lewat perkembangan Brunei yang bertransformasi dari statusnya sebagai "distrik" atau "permukiman" menjadi kesultanan. Mereka menjalin hubungan dagang setara dengan Portugal sejak 1577 dan Spanyol sejak 1580, serta kemunculan pelbagai kesultanan lain.
Dan seperti kisah-kisah di hampir antero Asia dan Afrika, Barat kemudian datang dengan maksud menguasai pulau ini. Sekitar abad ke-16, Belanda menjadi kekuatan Barat pertama yang datang untuk menaklukkan Kalimantan.
"Tak lama usai menginjakkan kaki di Kalimantan, Belanda langsung melakukan negosiasi monopoli dagang dengan Kesultanan Banjarmasin. Berharap dapat mengembangkan perdagangan lada mereka di Banten melalui kerjasama ini," tulis Graham Irwin.
Meskipun sempat mendapat tentangan melalui pembantaian semua awak kapal Belanda oleh pasukan Banjarmasin, Belanda berhasil menguasai kesultanan tersebut pada 1787. Selanjutnya mereka menguasai wilayah Landak, Sukadana, dan Pontianak melalui strategi "perang saudara". Pada tahun yang sama, Belanda akhirnya berhasil menguasai seluruh wilayah barat, timur, dan selatan Kalimantan.
Penguasaan Belanda atas 70 persen wilayah Kalimantan di penghujung abad ke-18 tak bertahan lama. Disibukkan pertempuran Perang Kemerdekaan Amerika pada 1780-an serta korupsi yang kian merajalela dilakukan pejabat-pejabat di Batavia, maka pada 1790 Belanda menyatakan bahwa Kalimantan tak berguna untuk dipertahankan. Mereka menarik semua pasukan serta orang-orang Belanda lainnya untuk segera keluar dari Kalimantan.
Keputusan ini cukup aneh, karena di saat yang sama para pedagang Cina justru memperoleh keuntungan besar dari kekayaan pulau ini.
Bahkan, melalui deklarasi berjudul "Petition of the Merchant Adventurers" yang dibacakan Ratu Elizabeth dari Inggris pada 1599, Kalimantan diyakini sebagai "tempat bersemayamnya kekayaan berlimpah" yang kala itu tak berhasil dikuasai Inggris.
Setelah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan koloninya pada awal abad ke-19, deklarasi 1790 benar-benar dilaksanakan melalui tangan Herman Willem Daendels yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Tak lama setelah ditinggalkan Belanda, Kalimantan didatangi Inggris lewat utara.
Dalam "The Anglo-Dutch Borneo Dispute" (Dutch Crossing, 2001) yang ditulis Y. M. Mead, Inggris menguasai Kalimantan untuk dijadikan "points d'appui", pos penghubung "Western Passage" alias Selat Malaka dalam perjalanan Inggris menuju Cina atau India. Juga sebagai pos penghubung "Pit Passage" alias Selat Makasar dan Laut Sulu dalam perjalanan Inggris menuju Papua Nugini atau Australia.
Awalnya, keberadaan Inggris di Kalimantan berjalan lancar. Namun, setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda melalui Konvensi 1814, Belanda mempermasalahkan keberadaan Inggris di Kalimantan. Hal ini tidak digubris oleh Inggris.
Dilatarbelakangi perubahan status salah satu wilayah di utara Kalimantan yang dikuasai peneliti Inggris bernama Alexander Hare dan James Brooke sebagai tempat meneliti flora fauna menjadi "negara bagian" atau koloni Inggris, maka Belanda kian gencar mempermasalahkan status kepemilikan Kalimantan.
Mereka mendesak Inggris untuk berunding tentang Kalimantan.
"Pada 22 Juli 1817, Inggris telah bersedia memberikan kembali hak penguasaan Banjarmasin, Pontianak, Sambas, dan Mampawa," tutur Carl A. Trocki dalam "Borders and the Mapping of the Malay World" (Asian Studies, 2000).
Namun, setelah itu Inggris berkelit. Mereka tiba-tiba bersikukuh hanya mau membicarakan Kalimantan setelah bersepakat soal Malaka, wilayah yang juga seharusnya dikembalikan Inggris kepada Belanda terlebih dulu.
Mengapa demikian? Selat Malaka dan Singapura jawabannya.
Selat Malaka adalah Kunci
Berada di antara Pulau Sumatra dan Pantai Barat Semenanjung Malaysia, "Selat Malaka merupakan salah satu rute pelayaran internasional penting saat ini yang menghubungkan Samudra Hindia (melalui Laut Andaman) ke Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik," tutur Chua Thia-Eng dalam "The Malacca Straits" (Marine Pollution Bulletin, 2000).
Selat ini menjadi muara 14 sungai yang mengalir di Indonesia dan 12 sungai asal Malaysia.
"Selat Malaka adalah komponen ekonomi vital, jalur yang digunakan lebih dari 50.000 kapal kargo untuk sampai ke tujuan saban tahunnya, serta menjadi titik terpenting kedua di dunia soal distribusi minyak mentah--hanya kalah dari Selat Hormuz--mengungguli Terusan Panama dan Selat Gibraltar," lanjut Chua Thia-Eng.
Pentingnya Selat Malaka bagi ekonomi dunia tak hanya terjadi saat ini, melainkan sejak dahulu kala. Sebagaimana dipaparkan Wong Lin Ken dalam "The Strategic Significance of Singapore in Modern History" (The Great Circle, 1982), Selat Malaka telah dianggap penting setidaknya sejak abad ke-11.
"Dengan dibuktikan melalui pengambilalihan selat ini secara paksa oleh Kerajaan Majapahit dari tangan Sriwijaya untuk dijadikan satu dari tiga gerbang pelayaran terpenting mereka--selain Selat Sunda dan Selat Lombok--menuju Samudra Hindia dan Pasifik," tulis Wong.
Kala Cina dikuasai Dinasti Ming, Pemerintahan Yung-Lo yang sempat menguasainya pada awal abad ke-15 menjadikan selat ini sebagai penghubung utama Laut Cina Selatan dengan negara-negara di Samudra Hindia dan Jazirah Arab.
Sementara ketika Barat berusaha mencari rempah-rempah di Nusantara, Selat Malaka merupakan area pertama yang ditaklukan Portugis pada 1511.
Namun, vitalnya Selat Malaka bagi kekuatan Barat, khususnya Portugis dan Belanda, seolah tidak diresapi sungguh-sungguh oleh mereka.
Jika Majapahit mendirikan pelabuhan di Singapura pada 1365 karena posisinya yang berada tepat di gerbang selat ini, Portugis justru membiarkan Selat Malaka dan memilih mengontrolnya dari Goa di India. Sementara saat menguasai selat ini pada abad ke-17, Belanda juga seolah mengabaikannya.
Sikap Belanda terhadap Selat Malaka kemudian berubah dengan pendirian pelabuhan di Batam dan pembentukan Melaka Belanda (berstatus semi-independen) pada 1641 setelah berhasil mengusir Portugis dari Kesultanan Melaka.
Namun, perubahan sikap ini tak menggoyahkan keyakinan Belanda bahwa "Jawa adalah Kunci", dan menganggap Malaka (selat dan wilayah kesultanan) kalah berharga dibandingkan Jawa, Maluku, Sulawesi, bahkan Kalimantan--pulau yang sempat mereka tinggalkan.
Setelah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan semua koloninya pada awal abad ke-19 untuk kemudian dikendalikan Inggris sejak 1811, Inggris melihat Selat Melaka dengan kacamata berbeda.
Kembali merujuk penuturan Wong Lin Ken, dalam Perang Kemerdekaan Amerika itu, "signifikansi operasional Selat Malaka untuk pertahanan India dipahami dengan khidmat oleh Inggris." Mereka memanfaatkan Selat Malaka sebagai "Western Passage" kala Hindia Belanda dikuasai.
Selat ini menjadi jalur utama--selain rempah-rempah dari Nusantara--perdagangan antara Cina-India dan Eropa. Sikap yang terus berlanjut bahkan ketika Hindia Belanda wajib diserahkan kembali kepada Belanda melalui Konvensi 1814.
Dalam "Outer Island in the 19th Century" (The Emergence of a National Economy, 2002) yang ditulis J. Thomas Lindblad, setelah Hindia Belanda (khususnya Jawa) diserahkan kepada Belanda pada 1816, Inggris bersiasat untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas Selat Malaka, wilayah yang juga seharusnya diserahkan.
Diprakarsai Thomas Stamford Raffles dan tangan kanannya, Mayor William Farguhar, siasat ini dilakukan dengan mendirikan pos kolonial di Singapura pada 1819, sebagai alternatif yang mungkin diwujudkan karena Teluk Semangka (dekat Selat Sunda), Bintan, dan Karimun terlalu sukar dimiliki.
Seketika, di depan pelupuk mata pejabat-pejabat Belanda di Hindia Belanda, Singapura menjadi pelabuhan terpenting di kawasan Asia Tenggara.
"Singapura menyerap mayoritas porsi perdagangan non-Jawa di kawasan tersebut," tutur J. Thomas Lindblad.
Hal ini membuat Belanda marah. Dipaparkan Peter Borschberg dalam "Dutch Objections to British Singapore" (Journal of Southeast Asian Studies, 2019), Belanda langsung mengajukan keberatan terhadap Kerajaan Inggris atas pembentukan pos kolonial Inggris di Singapura dengan tudingan melanggar Konvensi 1814.
Keberatan ini dipahami dengan saksama oleh Inggris. Ya, sedari awal mereka memang sadar bahwa seluruh wilayah Malaka (termasuk Singapura) memang harus dikembalikan kepada Belanda.
Namun, dalam benak para penguasa Inggris, tulis Borschberg, "pertanyaan muncul apakah mengembalikan Melaka ke tangan Belanda diinginkan, terutama mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi di sana bagi perkapalan Inggris."
Beruntung bagi Inggris, pendirian pos kolonial di Singapura yang ilegal itu berhasil dipertahankan. Musababnya, Inggris paham Belanda lebih menginginkan Kalimantan untuk sesegera mungkin dikembalikan, yang kemudian dijadikan daya tawar memiliki Singapura (Selat Malaka).
Sembari bersiasat dengan penguasa lokal Malaka, Inggris berhasil membelah bumi Melayu, menarik garis demarkasi antara utara dan selatan di titik 1 derajat dan 30 menit utara via Konvensi 1824 untuk menguasai Singapura dan Selat Malaka.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
