Masuk tirto.id
tirto.id - Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai korupsi dan regulasi menjadi bagian dari hambatan perkembangan dunia usaha di Indonesia.
Menurut dia, Indonesia telah mencatat sejumlah keberhasilan ekonomi, tetapi masih menghadapi persoalan dan kelemahan institusi yang menghambat inklusi serta pembangunan.
Pemerintah perlu mengidentifikasi faktor yang memungkinkan sebagian pelaku usaha berkembang sekaligus memahami kendala yang menghalangi perusahaan lain memperbesar skala bisnisnya.
"Saya pikir ketika berbicara dengan orang-orang, terlihat jelas bahwa ada banyak persoalan kelembagaan. Meskipun ada banyak keberhasilan, terdapat pula persoalan dan kelemahan institusi yang menghambat inklusi dan pembangunan," ucapnya dalam diskusi mengenai institusi, reformasi ekonomi, dan masa depan Indonesia yang diselenggarakan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Robinson mengatakan hambatan yang dihadapi perusahaan dapat diketahui dengan menggali langsung pengalaman para pelaku usaha.
Pungutan tidak resmi, regulasi, dan pembiayaan menjadi sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkembang.
Menurut dia, regulasi dan korupsi saling berkaitan. Karena itu, penyederhanaan aturan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi.
“Jika Anda menyederhanakan regulasi, Anda menghilangkan peluang terjadinya korupsi. Jadi, kedua hal tersebut mungkin saling berkaitan erat, bukan persoalan yang berdiri sendiri,” ujarnya.
Ia menyatakan pemerintah telah memiliki agenda untuk menyederhanakan regulasi. Namun, tantangannya adalah memastikan aturan yang telah disederhanakan tidak kembali bertambah dan menjadi rumit.
Menurut Robinson, pemerintah perlu memastikan reformasi regulasi berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu mengomunikasikan manfaat perubahan tersebut agar masyarakat memahami pentingnya penyederhanaan aturan.
“Persoalan regulasi adalah bahwa sangat mudah untuk kembali membuat regulasi setelah melakukan deregulasi. Jadi, bagaimana membuat perubahan tersebut berkelanjutan? Menurut saya, hal yang paling jelas adalah mengomunikasikan manfaat dari langkah tersebut,” tutur Robinson.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berkisar 5 persen per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah aspek perekonomian Indonesia telah berjalan dengan baik.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada persoalan kelembagaan, tetapi juga perlu mengidentifikasi praktik yang telah berhasil diterapkan.
“Sesuatu berjalan dengan baik di sini. Orang-orang melakukan berbagai hal, mereka berhasil, dan terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Robinson menekankan pentingnya menentukan prioritas reformasi untuk mendorong kemajuan ekonomi. Menurut dia, pemerintah perlu menggunakan bukti dan data, termasuk pengalaman pelaku usaha, untuk mengidentifikasi hambatan yang paling memengaruhi pertumbuhan perusahaan dan potensi kewirausahaan.
Pemerintah juga dapat mempelajari institusi yang telah bekerja dengan baik untuk memahami faktor keberhasilannya dan mencari cara menerapkan praktik serupa di lembaga lain.
“Menurut saya, ada dua hal yang bisa dilakukan. Kita bisa memikirkan strategi politik untuk membangun institusi, tetapi kita juga bisa melihat hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, memahami mengapa hal itu berhasil, dan mencari cara untuk menyebarkan keberhasilan tersebut," urai dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
