tirto.id - Peneliti Hukum Olahraga, Eko Noer Kristiyanto meminta Ketua PSSI selanjutnya tidak rangkap jabatan. Seperti ketua sebelumnya, Edy Rahmayadi yang merangkap sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut).
Jika hal tersebut terjadi, maka Eko menilai akan muncul konflik. "Ya conflict of interest, apalagi kalau dia [calon Ketua PSSI] misalkan pengusaha gitu ya," ujar Eko saat di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).
Selain itu, rangkap jabatan juga akan menimbulkan berbagai macam pandangan negatif di mata masyarakat. "Jadi persepsi publik, ketika PSSI disambi, itu akan menunjukan, 'oh PSSI bisa disambi ya'," ucapnya.
Terkait dengan jabatan Edy Rahmayadi di PSSI, ia menilai, sebenarnya mantan Pangkostrad itu sudah menciptakan pembaharuan di internal PSSI. Namun, Eko menyayangkan Edy terlalu berambisi untuk menjadi Gubernur Sumut.
"Sebenarnya tuh Edy waktu dia naik udah jadi pembaharu. Cuma gara-gara ambisi utamanya itu jadi Gubernur Sumut," terangnya.
Ia pun berharap Ketua PSSI selanjutnya memiliki kemampuan yang bagus serta memiliki integritas yang tinggi untuk mengelola PSSI ke depan. Selain itu, Ketua PSSI harus memiliki rekam jejak yang bersih.
"Kalau kapasitas dan integritas sih sudah jelas. Dia juga enggak punya permasalahan masa lalu itu penting banget," pungkasnya.
Edy Rahmayadi resmi memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Hal ini disampaikan oleh Edy dalam kongres tahunan PSSI, di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/1/2019).
Dikutip dari Antara, Edy menganggap dirinya gagal menjalankan organisasi dan berharap seluruh elemen PSSI tetap akur.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
