tirto.id - Wakil Gubernur DKI, Riza Patria mengatakan akan melibatkan banyak pihak mengenai usulan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terkait pengaturan jam kerja bagi karyawan agar lebih mudah mengatur kemacetan jalan-jalan di Jakarta.
Sebab kata Riza, kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Itu kan menyangkut banyak hal, tidak hanya pemerintahan di pemprov, tetapi juga pemerintahan lainnya, swasta. Ini kan kebijakan tidak mudah yang bisa diputuskan sepihak. Ini perlu kerja sama semua. Kebijakan ini juga perlu dukungan Pempus (pemerintah pusat)," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022).
Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra itu menjelaskan, dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan Polda Metro Jaya untuk mengevaluasi permasalahan transportasi di Ibu Kota.
Selama ini, klaim Riza, Pemprov DKI terus berusaha menyusun perencanaan dan program yang komprehensif untuk mengendalikan transportasi di Jakarta.
"Semua kita perbaiki, integrasi moda transportasi, bahkan juga ticketing, jaklingko semua semakin baik. Dan kita mendapatkan award ya, jadi sesuatu yg sudah semakin baik transportasi di Jakarta," klaimnya.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satunya jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama.
Usulan ini berangkat dari hasil analisisnya terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan pagi hari. Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan, sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
