Masuk tirto.id
tirto.id - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, buka suara terhadap polemik pengenaan pajak terhadap pembalut. Pengenaan pajak terhadap pembalut belakangan viral di media sosial.
Menurut dia, pajak tersebut sejatinya dikenakan kepada komoditas yang memiliki nilai tambah (value added) pada pembalut. Beberapa di antaranya, yakni kapas, pelekat, serta plastik.
"Yang dikenakan itu atas transaksi untuk komoditas yang memiliki value added," ucapnya saat Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
"Berapa komponen yang sudah bisa dibuat sendiri di dalam negeri, berapa komponen yang masih impor, kemudian di dalam setiap rantai produksi atas value added yang diciptakan, itulah yang dikenakan pajaknya," lanjut Bimo.
Ia mengakui, beberapa negara telah menyatakan pembalut sebagai kebutuhan primer. Karena itu, sejumlah negara tidak mengenakan pajak terhadap pembalut.
Di satu sisi, DJP disebut tidak memiliki kewenangan terhadap pemberian label kebutuhan primer atau sekunder terhadap pembalut.
"Pembalut secara internasional, di beberapa negara sudah dinyatakan sebagai kebutuhan primer. Sementara, kita bagaimana menyikapinya? Ini kami serahkan kepada para pembuat kebijakan," tuturnya.
Bimo menambahkan, terdapat masyarakat yang telah mengajukan uji materi terhadap pengenaan pajak pada pembalut. DJP disebut menghormati proses tersebut.
"Kami menghormati proses itu dan kami akan menjawab sesuai dengan area pertanggungjawaban kami. Jadi, saya kembali kan ini ke proses yang memang secara legal berlaku untuk pengambilan sebuah kebijakan baru di republik ini," sebut dia.
Sebagai informasi, uji materi pengenaan pajak pada pembalut terdaftar dengan perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Uji materi ini didaftarkan pada awal November 2026.
Pemohon melalui permohonannya hendak menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta Penjelasannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Siti Fatimah
