tirto.id - Capres nomor 02 Prabowo Subianto kembali mengulang pernyataan lamanya: anggaran negara bocor. Kali ini dia menganggap kebocoran Rp500 triliun per tahun.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan, pernyataan Prabowo pada Rabu (6/2/2019) dalam HUT FSPMI ke-20 itu, ada benarnya.
"Ada benarnya. Namun angka pastinya susah dikatakan secara akurat. Bentuk ketidakefisienannya semakin rumit dan halus. Ini terjadi sejak lama," kata Hendrawan kepada reporter Tirto, Kamis (7/2/2019).
Anggota komisi XI DPR RI itu menjelaskan, kebocoran tersebut sudah terindikasi sejak zaman Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo yang pernah menjadi menteri keuangan RI ke-8.
"Dulu Pak Mitro [ayah Prabowo] bilang sekitar 30 persen. Perbaikan sistem pengawasan, menekan angka kebocoran tersebut. Besarannya masih diperdebatkan, karena kebocoran tersebut lebih banyak melekat dalam ketidakefisienan pembuatan dan pelaksanaan program," terangnya.
Bentuk inefisiensi itu, kata Hendrawan, ada berbagai macam bentuknya. Mulai dari penggelembungan anggaran, frekuensi rapat yang berlebihan, kepanitiaan yang rumit dan berlapis-lapis, prosedur yang panjang, hingga protokolisasi pejabat.
"Kebijakan debirokratisasi yang gencar dilakukan sejak 1980-an dimaksudkan untuk memangkas birokrasi yang meletihkan dan cenderung korup. Perbaikan tata kelola terus dilakukan," jelasnya.
Beberapa solusi yang dilakukan hingga kini, kata Hendrawan, memperkuat sistem perencanaan peranggaran, perbaikan pengawasan, penggunaan e-budgeting, e-procurement, tender proyek yang terbuka, hingga transparansi pengambilan keputusan.
"Yang penting apa solusi yang ditawarkan. Jangan mengulang-ulang soal lama tapi tidak ada solusi jitunya," pungkasnya menyindir Prabowo.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Alexander Haryanto
