tirto.id -
Dalam sidak tersebut,Menteri Arifin didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
"Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu dan bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial. Kita mengimbau, industri yang masih menggunakan solar subsidi, untuk mengganti pakai BBM yang tidak bersubsidi, supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi," tegas Arifin dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Ia mengharapkan setiap SPBU melakukan kegiatan promosi BBM nonsubsidi dengan baik, agar masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi.
Namun, menurut Arifin, dalam sidak tersebut, secara umum BBM terpantau aman dan tidak ditemui adanya ada antrean panjang kendaraan di SPBU. Stok mencukupi dan jika ada kekurangan, segera diambil langkah-langkah pemenuhan kembali, katanya.
"Sejak saya mendarat sampai saat ini suplainya aman, tidak ada antrean dan semuanya berjalan lancar," jelas Arifin.
Di SPBU 11209108 Rest Area KM 65A, Kabupaten Serdang Bedagai, contohnya, Arifin mengingatkan keluarga yang sedang menggunakan mobil sewa agar jangan menggunakan solar subsidi.
Demikian juga saat berbincang dengan Daf, supir truk yang membawa air mineral dari Binjai ke Kota Padang, Arifin memberikan pemahaman bahwa BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak.
"Bilang sama bosnya, jangan pakai Biosolar, tapi pakai Pertadex," ucap Arifin.
Menanggapi hal tersebut, Daf pun mengungkapkan bahwa dirinya hanya dibekali uang BBM untuk jenis Biosolar.
Ia mengaku sedikitnya tiga kali mengisi solar dengan jumlah masing-masing 100 liter, yaitu di Serdang Bedagai, Balige, dan Padangsidempuan, sebelum akhirnya kembali diisi setibanya di Padang.
Menurut dia, antrean kendaraan yang mengisi BBM kerap terjadi di wilayah Balige hingga dua jam lamanya. Tidak jarang setelah antre, dirinya tidak mendapatkan BBM, sehingga harus membeli di pengecer dengan harga mencapai Rp7.500 per liter.
"Biasanya di SPBU Rp5.150, kalau di pengecer Rp7.500, tapi masih bisa dapat barangnya (solar)," ujarnya.
Selanjutnya, di SPBU 14201127, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan, kepada awak media, Arifin menjelaskan perlunya pembatasan penggunaan solar subsidi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia dan suplai yang sulit.
"Kalau tidak bisa kita disiplinkan akan menyebabkan jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah akan besar. Setiap kenaikan satu dolar AS per barel harga minyak bumi, memberikan dampak tambahan beban sebanyak Rp5,7 triliun. Harga minyak sekarang sudah di atas 100 dolar per barel, sedangkan patokan dalam APBN sekitar 60 dolar per barel, jadi kurang lebih (selisihnya) 40 dolar, dikalikan saja," jelas Menteri Arifin.
"Kita minta pengertian dari seluruh pihak, yang bukan haknya mengambil BBM subsidi, untuk beli BBM tidak bersubsidi. Kita ingin anggaran subsidi bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian," tambahnya.
Sementara itu, Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan di Medan, karena pasokan BBM terus ditambah. Dari empat SPBU yang didatangi, kondisi stok aman dan tidak ada antrean panjang.
"Kondisi sudah stabil, tidak ada masalah. Seluruh daerah kita lakukan pemantauan, kita cek," jelasnya.
Untuk 2022, kuota BBM jenis minyak solar di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,077 juta kiloliter (kl), sedangkan Pertalite sebesar 680.293 kl yang tersebar di 33 kabupaten/kota.
Penyaluran Biosolar pada 2022 untuk Sumut sudah melebihi 11 persen dari kuota. Adapun Region Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), total penyaluran sampai 6 April 2022 sudah melebihi kuota delapan persen.
Sementara, penyaluran Pertalite pada 2022 di Sumut sudah 227 persen dari kuota. Adapun total di Region Sumbagut sampai 6 April 2022 sudah melebih kuota sebesar 32 persen.
