tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini, menyatakan pemerintah belum bisa memastikan akan ada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025. Menurut Rini, pihaknya masih fokus pada penyelesaian pengangkatan CPNS 2024.
“Saya belum bisa memastikan. Kenapa? Karena, kan, hari ini kami baru menyelesaikan tahun 2024. Kami selesaikan dahulu nih tahun 2024,” kata Rini, saat ditemui di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenpan RB akan memprioritaskan pembenahan dari sisi struktural yang ada di lembaga dan kementerian baru.
“Jadi, kami memang masih fokus tahun 2024. [Dan] tentunya nanti kami harus melakukan grand design ulang,” ungkapnya.
Rini menjelaskan grand design ulang dilakukan untuk memastikan kompetensi apa yang dibutuhkan dengan munculnya berbagai tantangan dari pemerintah saat ini.
“Seberapa besar ASN yang dibutuhkan, kompetensi apa yang dibutuhkan dengan adanya tantangan-tantangan dari pemerintah kita saat ini, tentunya akan disesuaikan,” tutur Rini.
Rini berharap pengangkatan CPNS 2024 dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal baru yang telah ditetapkan. Mengingat masih terdapat 213 instansi yang masih terkendala administrasi. Selain itu, kesiapan tiap masing-masing instansi, menjadi penentu utama ketepatan waktu pelaksanaannya.
“Jadi, mudah-mudahan instansi pemerintah juga cepat juga merespons, secepat kami merespons kebutuhan ini. Kami melakukan penundaan karena memang ada banyak persoalan yang harus diselesaikan,” kata Rini.
Diketahui, pemerintah resmi mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun 2024. Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seluruhnya paling lambat Oktober 2025.
“Pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025 sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan pada Oktober 2025. Penyelesaian ini agar ditindaklanjuti untuk disesuaikan di tingkat masing-masing kementerian,” ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Jakarta, Senin (17/3/2025).
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
