Masuk tirto.id
tirto.id - Di tengah hiruk-pikuk klaim penurunan angka pengangguran yang kerap digaungkan sebagai indikator keberhasilan ekonomi, pertanyaan menggelitik muncul: Bagaimana mungkin seseorang yang hanya bekerja selama satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja?
Pertanyaan ini cerminan dari benturan antara realitas di lapangan dan angka statistik di atas kertas. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data ketenagakerjaan per Agustus 2026. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat melandai di angka 4,75 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 155,37 juta jiwa.
Namun, di samping angka statistik yang tampak membaik tersebut, tersimpan kondisi pasar kerja yang rentan, penuh ketidakpastian, dan dibayangi oleh ilusi kemakmuran.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa definisi penduduk yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu merujuk pada standar baku internasional. Konvensi ini ditetapkan oleh International Conference of Labour Statisticians (ICLS) yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan telah diadopsi oleh BPS sejak awal pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Edy mengatakan, konsep satu jam kerja tersebut masih terus digunakan secara universal oleh ILO hingga saat ini. Standar tersebut juga berlaku bagi para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan lalu beralih menjadi pekerja informal atau buruh serabutan dengan jam kerja yang lebih sedikit.
Menurut Edy, selama pekerja tersebut masih memenuhi batasan minimal satu jam dalam seminggu, mereka akan tetap tercatat sebagai penduduk yang bekerja. "Selama memenuhi batasan minimal satu jam dalam seminggu bekerja, maka itu tetap tercatat sebagai pekerja," katanya.
Meski demikian, BPS tidak menepis bahwa korban PHK yang beralih menjadi pekerja informal, paruh waktu, maupun setengah penganggur tetap dimasukkan ke dalam kategori penduduk bekerja.
Berdasarkan data BPS per Agustus 2026, dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu tercatat sebesar 67,47 persen atau setara 99,85 juta orang. Sisanya terjebak dalam kerentanan sebagai pekerja paruh waktu sebesar 23,85 persen (35,29 juta orang) dan setengah pengangguran sebesar 8,68 persen (12,84 juta orang).
Cerminan Kesehatan Pasar Kerja?
Melihat data tersebut, Pakar Ketenagakerjaan, Arif Novianto, menilai penggunaan standar ILO sebenarnya masih memiliki relevansi kuat, terutama untuk kepentingan komparasi statistik ketenagakerjaan antarnegara. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah dan publik berhati-hati dalam membaca indikator tersebut sebagai cerminan kesehatan pasar kerja.
“Standar ILO itu tetap relevan untuk kepentingan komparasi statistik ketenagakerjaan antarnegara. Tapi kita harus hati-hati dalam menggunakannya untuk membaca kesehatan pasar kerja,” katanya kepada Tirto, Jumat (6/11/2026).
Ia menambahkan bahwa bekerja minimal satu jam dalam seminggu hanyalah batas kategorisasi statistik, bukan ukuran bahwa seseorang sudah memiliki pekerjaan yang layak. Apalagi dalam konteks Indonesia, masalah informalitas, ketidakpastian pendapatan, dan minimnya perlindungan sosial masih menjadi persoalan akut.
Arif juga mengkritisi penurunan TPT yang tidak otomatis membuat kondisi pekerja semakin baik. Orang yang kehilangan pekerjaan formal kemudian beralih menjadi pedagang kecil, pengemudi ojek online (ojol), atau pekerja serabutan memang berpindah dari kategori pengangguran menjadi bekerja, tetapi kualitas hidupnya belum tentu membaik.
"Kita jangan sampai merayakan orang yang terpaksa bekerja apa saja, hanya karena secara statistik mereka tidak lagi menganggur!" tegasnya.
Pandangan senada diungkapkan oleh Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi. Ia berpendapat bahwa definisi bekerja minimal satu jam dalam sepekan harus dipahami sebatas pintu masuk statistik, bukan sebagai ukuran kesehatan pasar kerja.
Menurutnya, persoalan muncul ketika pemerintah mengklaim status bekerja sebagai bukti adanya pekerjaan layak. Pekerjaan satu jam mungkin dapat menyelamatkan seseorang dari kategori pengangguran, tetapi belum tentu menyelamatkannya dari jurang kemiskinan.
Syafruddin juga menyoroti penggabungan antara pekerja penuh, paruh waktu, dan setengah penganggur dalam satu payung besar penduduk bekerja yang berpotensi menciptakan ilusi kemakmuran yang menyesatkan.
Syafruddin menekankan perlunya perombakan pada instrumen evaluasi kesejahteraan buruh di tingkat nasional. Ukuran keberhasilan penyerapan tenaga kerja perlu bergeser dari sekadar jumlah orang yang bekerja menuju jumlah orang yang memperoleh pekerjaan produktif dan layak (decent work).
“Pemerintah sebaiknya mempublikasikan paket indikator inti: TPT, setengah pengangguran, proporsi pekerja penuh, median pendapatan kerja riil, persentase pekerja berpendapatan rendah, cakupan jaminan sosial, dan tingkat informalitas,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa median upah jauh lebih jujur dalam mencerminkan pengalaman hidup pekerja tipikal dibandingkan angka rata-rata makro yang sering kali terkerek naik oleh kelompok minoritas berpenghasilan tinggi di sektor modern.
“Data upah juga perlu dipisahkan menurut jenis kelamin, pendidikan, wilayah, sektor, dan status pekerjaan. Untuk pekerja digital dan pekerja mandiri, ukur pendapatan bersih setelah biaya operasional serta volatilitas penghasilan. Tambahkan indikator transisi setelah PHK agar pemerintah mengetahui berapa banyak pekerja kembali ke pekerjaan formal dengan pendapatan setara,” tambahnya.
Menghadapi dilema ini, Arif sepakat bahwa BPS tidak perlu secara sepihak mengubah definisi satu jam kerja agar konsistensi data historis dan perbandingan antarnegara tidak rusak. Langkah korektif yang paling mendesak dilakukan adalah pada cara pemerintah menyajikan serta membaca data tersebut kepada publik secara transparan.
Pemerintah didorong untuk tidak lagi menjadikan TPT sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.
“Seseorang yang bekerja belum tentu memiliki pekerjaan layak. Jadi, kritik saya sebenarnya bukan pada metodologi BPS, melainkan pada kecenderungan pemerintah menggunakan angka penurunan pengangguran sebagai klaim keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa membicarakan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pekerjanya,” tambah Arif.
Sejumlah indikator pelengkap dinilai wajib dibaca secara bersama-sama dalam setiap rilis ketenagakerjaan ke depan, mulai dari median pendapatan riil, komparasi jam kerja aktual, tingkat informalitas, hingga cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jangan sampai kita berhasil menurunkan angka pengangguran secara statistik, tetapi gagal memastikan masyarakat punya pekerjaan yang layak untuk hidup,” tandasnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anggun P Situmorang
