tirto.id - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartini mengatakan, penentuan tarif baru maskapai harus memperhatikan masukan asosiasi yang menjadi pengguna jasa penerbangan. Ketentuan mengenai kewajiban ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. 72 Tahun 2019.
Dalam poin kelima beleid itu, disebutkan bahwa maskapai harus memperhitungkan masukan asosiasi pengguna jasa penerbangan dalam tarif yang akan diberlakukan.
“Dalam menentukan tarif itu memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa penerbangan, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha tidak sehat,” ucap Isnin kepada wartawan saat memberi keterangan tentang regulasi baru tarif maskapai penerbangan di Gedung Karsa, Kemenhub pada Jumat (29/3/2019).
Isnin tidak merinci asosiasi mana saja yang dimaksud. Namun, ia mengatakan tujuan dari hal itu adalah menjaga keseimbangan antara industri penerbangan dan pengguna jasa.
“Dengan adanya batasan terhadap peraturan ini airlines akan lebih concern pada kelangsungan dan kesinambungan industri penerbangan pada pengguna jasa dan ekonomi secara menyeluruh,” ucap Isnin.
Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan pun mengatakan bahwa Garuda sebagai salah satu maskapai penerbangan akan mematuhi ketentuan baru itu. Baik mengenai tarif batas atas-bawah yang baru maupun kewajiban untuk mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan.
“Poinnya sebagai maskapai dan operator kami akan mendukung setiap hal yang menjadi concern regulator. Kaitannya kami percaya pemerintah melihat kepentingan semua stakeholder dari maskapai sampai masyarakat,” ucap Ikhsan dalam kesempatan yang sama.
