Kereta Kerap Anjlok, Kemenhub akan Evaluasi Kecukupan Anggaran

Kemenkub akan mengkaji lebih lanjut sejumlah yang menjadi penyebab sejumlah insiden perkeretaapian, salah satunya tentang persoalan anggaran.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 19 Mar 2019 00:26 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Kereta penolong jenis crane dikerahkan untuk mengevakuasi gerbong KRL dengan nomor identitas KA 1722 yang terperosok dan sebagian rangkaiannya terguling di Kebon Pedes, Bogor,Jawa Barat, Minggu (10/3/2019). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sukmadi menyatakan akan mengkaji lebih lanjut persoalan anggaran yang mungkin turut menjadi penyebab sejumlah insiden perkeretaapian.

Menurut Budi, anggaran memang turut berpengaruh pada perawatan yang dapat dilakukan terhadap sarana prasarana yang dimiliki.

“Kami akan evaluasi. Apakah cukup dengan yang sekarang? Atau untungnya dikurangin? Atau memang wajar ada tambahan-tambahan subsidi terhadap perawatan,” ucap Budi kepada wartawan usai rapat bersama Komisi V di Gedung DPR pada Senin (18/3/2019).

Saat ini, kata Budi, anggaran kementeriannya memang kerap mengalami pemblokiran oleh Kementerian Keuangan. Seperti pada tahun 2017 terdapat Rp5,1 triliun yang diblokir dan Rp1,8 triliun pada tahun 2018. Saat ini, lanjutnya, juga terdapat Rp900 miliar yang masih diblokir.

Di sisi lain, persoalan anggaran ini menjadi sorotan dalam rapat bersama Komisi V itu. Pasalnya Rp1-2 triliun yang dapat dialokasikan bagi pembenahan dan perawatan sarana perkeretapaian diyakini dapat membantu mengentaskan masalah yang kerap dihadapi Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Budi menyebutkan, sejumlah kejadian anjloknya kereta api diperkirakan berasal dari masalah sarana prasarana yang perlu diperbaiki. Sementara persoalan penurunan tanah, kelalaian masinis, dan masalah kecepatan masih diinvestigasi lebih lanjut kemungkinannya oleh Kemenhub.

“Anggaran itu memang ada pemotongan dari Kemenkeu, tapi kami akan lihat komprehensif terhadap industri kereta api secara menyeluruh,” ucap Budi

Persoalan anggaran ini juga menjadi sorotan Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri yang mengonfirmasi bahwa dana Infrastructur Maintanance Operation (IMO) yang dialokasikan pemerintah cukup terbatas. Terutama bila berkaitan dengan perawatan fisik sarana prasarana kereta api.

Saat ini IMO, ujar Zulfikri, masih dimaksimalkan pada personil yang bertanggung jawab dalam operasional kereta api. Namun, ia akan mengupayakan agar anggaran yang ada dapat dimaksimalkan juga untuk perawatan sarana prasarana kereta api.

“IMO sudah di-caping Kemenkeu maksimal di personil. Tapi kami akan coba maksimalkan biayanya untuk perawatan sarana-prasarana kereta api termasuk juga personilnya,” ucap Zulfikri dalam rapat itu.