tirto.id - Pada Desember 2018, diwarnai kecurigaan bahwa Huawei melakukan aksi mata-mata atas perintah Pemerintah Cina, otoritas keamanan di Bandar Udara Vancouver, Kanada, menangkap Meng Wanzhou, Direktur Keuangan Huawei, atas permintaan Amerika Serikat.
Huawei adalah perusahaan teknologi asal Cina yang kala itu merajai infrastruktur jaringan telekomunikasi Eropa dan Amerika Utara. Perusahaan ini didirikan pada 1987 oleh Ren Zhengfei dengan modal 21.000 yuan (sekitar Rp45 juta).
Seakan mengamini pembelaan Huawei terhadap laporan Kongres AS berjudul "Investigative Report on the U.S. National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE", penangkapan tersebut tak didasari tuduhan spionase, tetapi atas tuduhan bahwa Huawei menjalin hubungan dagang dengan Iran--negara yang tengah diembargo dari percaturan ekonomi global.
Karena tidak memiliki aturan hukum terkait pelanggaran hubungan dagang dengan negeri yang tengah diembargo, Kanada tak dapat menjatuhkan tuduhan resmi terhadap Meng Wanzhou--syarat yang wajib dipenuhi sebelum mengekstradisi ke AS. Akibatnya, Meng berada dalam posisi "limbo", tak dapat diproses secara hukum tetapi hak dasarnya sebagai manusia dirampas. Untunglah, karena bersedia membayar jaminan sebesar $7,5 juta, putri pendiri Huawei ini akhirnya hanya menjadi tahanan rumah, menjauh dari jeruji penjara.
Paman Sam yang setahun setelah kejadian ini berhasil menurunkan takhta Huawei sebagai perusahaan infrastruktur teknologi paling moncer, kecewa atas kegagalannya memproses Meng. Padahal, usai menelaah transaksi keuangan yang dilakukan Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) sebagai bank yang diamanahkan Huawei untuk mengelola dan memproses transaksi keuangannya, dugaan Huawei menjalin hubungan dagang dengan Iran bukan sekadar isapan jempol.
Meskipun Huawei bertransaksi menggunakan renminbi, dan Iran melalui undang-undangnya hanya mengakui rial sebagai mata uang yang sah untuk bertransaksi, namun AS selalu terlibat dalam transaksi/sistem pembayaran internasional--suka ataupun tidak. Keterlibatan ini dimanfaatkan AS sebagai senjata.
Senjata yang kini juga digunakan AS untuk melawan Rusia.
Sistem Pembayaran adalah Kunci
Melalui buku berjudul The Pay Off: How Changing the Way We Pay Change Everything (2021), ahli ekonomi asal Belanda Gottfried Leibbrandt membutuhkan 356 halaman untuk menjelaskan definisi pembayaran. Secara sederhana, pembayaran merupakan "setiap tindakan di mana uang berpindah dari satu pihak ke pihak lain." Meskipun pembayaran sangat identik dengan uang, namun uang kadang tak dilibatkan dalam pembayaran.
Ketika Nazi Jerman menduduki Belanda, seorang pengusaha bernama Walraven van Hall meminjam uang senilai 50 juta gulden dari orang-orang kaya sebagai modal usaha dengan jaminan berupa lembaran kertas saham tak bermakna.
Di Irlandia, karena tengah dilanda kekacauan politik dan keamanan sepanjang 1970, masyarakat membeli pelbagai kebutuhan pokok menggunakan lembar-lembar kertas yang dan didesain dicetak seenak jidat mereka sendiri. Sementara di Papua Nugini, karena dihantam pandemi Covid-19, masyarakat melakukan segala bentuk pembayaran dengan "tabu" alias cangkang siput laut karena ketiadaan uang.
Dan merentang dari transfer bank, "gesek kartu debit/kredit," OVO, Gopay, hingga pelbagai mode QRIS, data/informasi kepemilikan harta dipertukarkan untuk melakukan pembayaran. Maka, melihat beberapa contoh ini, sisi fundamental dari pembayaran sebagaimana tulis Leibbrandt adalah "risiko, likuiditas, dan konvensi", bukan uang. Dan tiga bagian fundamental ini dijaga oleh entitas bernama negara.
Kenapa negara terlibat? Karena tanpa negara tidak akan ada kepercayaan di tengah masyarakat bahwa, misalnya, rupiah memang diterima di Indonesia. Tanpa kepercayaan, maka risiko, likuiditas, dan konvensi tak dapat berdiri. Padahal, suka atau tidak, pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting kehidupan manusia.
Negara adalah guardian yang menjaga sistem pembayaran. Tentu dengan catatan hanya di dalam negeri. Masalahnya, dalam tataran pembayaran internasional, Amerika Serikat adalah petugas yang berwenang.
Terpilihnya AS menjadi guardian sistem pembayaran internasional terjadi karena satu fakta sederhana: mayoritas uang (mata uang) tak pernah keluar dari negara di mana uang dicetak. Tatkala saya membeli satu set jarum dan satu unit kabel USB-to-mini USB dari pedagang di Cina melalui eBay pada 2018 lalu untuk kebutuhan artikel ini, misalnya, tak ada satu sen pun dari rupiah yang saya bayarkan pergi ke Cina.
Meski tidak ada uang yang dikirim dalam pembayaran internasional, namun pembayaran tetap terjadi dan sah secara hukum. Hal ini terjadi karena memanfaatkan sistem jadul bernama "correspondent banking".
Sebagai contoh, pengusaha Indonesia membeli satu kontainer kain katun dari pedagang di Cina. Dia menggunakan rekeningnya di BCA untuk pembayaran, sementara pedagang di Cina memanfaatkan rekeningnya di ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) untuk menerima pembayaran. Pembayaran internasional terjadi dengan cara: BCA menyuruh ICBC untuk memindahkan dana yang tersimpan di rekening milik BCA di ICBC kepada rekening milik pedagang Cina di ICBC sesuai jumlah transaksi. Sementara di Indonesia, BCA mentransfer dana milik pengusaha Indonesia ke rekening milik ICBC di BCA.
Hampir semua bank besar di dunia memiliki rekening di pelbagai bank di seluruh dunia untuk dijadikan "koresponden." Jika bank yang digunakan pengusaha Indonesia itu merupakan bank kecil (Bank Pembangunan Daerah atau BPD, misalnya) dan karenanya tidak memiliki rekening di bank Cina, BPD akan meminta bantuan bank BCA sebagai "intermediate" atau "penengah" dalam memproses transaksi internasional.
Ya, tidak ada rupiah yang lari ke Cina. Dana dari rekening milik BCA di ICBC yang dikirim ke rekening pedagang Cina berwujud renminbi, dan dana yang diambil dari rekening pengusaha ke rekening milik bank ICBC di BCA berbentuk rupiah.
Proses pembayaran internasional melalui correspondent banking ini diberdayakan via Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
Melalui sistem koresponden ini, BCA dan berbagai bank besar di Indonesia lainnya, wajib memiliki renminbi untuk disimpan di berbagai rekening milik BCA di bank-bank Cina, ringgit di Malaysia, euro di Uni Eropa, pondsterling di Inggris, dolar di AS, rubel di Rusia, dan mata uang lain yang ada di dunia.
Dalam kasus kebutuhan BCA terhadap renminbi, mengacu pada kesepakatan local currency settlement (LCS) antara Indonesia dan Cina yang diwakili Bank Indonesia dan People's Bank of China pada September 2021, BCA tinggal mencari bank di Cina yang butuh rupiah dan mau menjual renminbi. Ketika "deal" terjadi, BCA tinggal mentransfer rupiah ke rekening milik bank Cina di Indonesia, sementara bank Cina mentransfer renminbi ke rekening milik BCA di Cina.
Di luar Indonesia-Cina, Indonesia-Jepang, Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Thailand, BCA tak bisa ujug-ujug membeli mata uang yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan BCA atas naira (mata uang Nigeria) dan rubel (Rusia), misalnya, dolar AS jadi jembatan.
Pertama-tama, BCA akan mencari bank AS yang butuh rupiah dan mau menjual dolar. Sama seperti pelbagai contoh kasus di atas, ketika deal terjadi, BCA lalu mentransfer rupiah ke rekening milik bank AS di Indonesia, dan bank AS mentransfer dolar ke rekening milik BCA di AS. Setelah memiliki dolar di bank AS, BCA akan memanfaatkan kepemilikan dolar ini dengan membeli mata uang lain--mencari bank asal Nigeria dan Rusia yang butuh dolar dan mau menjual mata uang lokal mereka.
Mengapa dolar AS? Karena tidak ada pasar valuta asing yang menjual langsung rupiah ke naira atau rubel, begitupun sebaliknya. Dan dolar adalah mata uang paling cair, paling aman, dan paling kuat karena dilindungi oleh negara dengan ekonomi terbesar. Tercatat setengah dari total pembayaran internasional dilakukan menggunakan dolar.
Dan sebagai satu-satunya negara yang memiliki hak atas dolar, AS bisa melakukan apa saja yang dikehendaki--dalam kaidah fiskal--terhadap dolar, termasuk menjatuhkan nilai mata uang yang tentu akan sangat membahayakan dunia internasional.
"Dolar adalah mata uang kami, tapi itu masalah Anda," tegas John Connally, Menteri Keuangan AS di era Presiden Richard Nixon ketika mengomentari keputusan Paman Sam meninggalkan standar emas dan melakukan devaluasi pada 1971.
Melalui dolar, AS bertransformasi menjadi guardian pembayaran internasional. Maka celakalah Rusia yang kini terusir dari SWIFT dan tak bisa mengakses dolar.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
