tirto.id - Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan pemberangkatan jamaah umrah Indonesia diberhentikan untuk sementara waktu mulai 15 Januari 2022.
Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kemenag, M Noer Alya Fitra menerangkan, pemberhentian sementara itu dalam upaya mengevaluasi skema One Gate Policy (OGP) atau kebijakan satu pintu.
Dia menuturkan pemberhentian dilakukan sampai menunggu evaluasi dari Kemenag dan pemerintah Arab Saudi.
"Dihentikan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut terkait dengan skema One Gate Policy," kata Noer kepada Tirto, Senin (17/1/2022).
Selain itu, kata Noer, pemberhentian dilakukan sampai melihat perkembangan virus Corona varian Omicron di Indonesia dan Arab Saudi.
"[Dihentikan sampai] Perkembangan penyebaran omicron di Arab Saudi dan Indonesia," tuturnya.
Keberangkatan jemaah umrah Indonesia sudah berlangsung delapan hari sejak pemberangkatan perdana pada 8 Januari 2022. Total ada 1.731 jemaah yang telah berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta dengan menggunakan skema Kebijakan Satu Pintu atau OGP.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menjelaskan skema OGP mewajibkan seluruh jemaah umrah menjalani karantina selama sehari sebelum terbang ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno Hatta.
Setibanya di Asrama Haji Pondok Gede, mereka langsung melakukan screening kesehatan dan kelengkapan dokumen, termasuk pemeriksaan PCR standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Sepekan pemberangkatan umrah, skema OGP ini akan dievaluasi, termasuk dengan mempertimbangkan perkembangan virus Omicron yang di Indonesia dan Arab Saudi.
"Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi, di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Jadi kita akan melakukan evaluasi komprehensif dalam rangka evaluasi keberangkatan kemarin," kata Hilman di Jakarta, Minggu (16/1/2022).
Hilman menuturkan Ditjen PHU akan terus memfasilitasi layanan kepada jemaah umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Namun, karena penyelenggaraan umrah menggunakan skema Business to Business (B to B) dan dikelola swasta, Hilman mengajak PPIU untuk mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi.
Ditjen PHU tidak bisa ikut mengatur lebih jauh karena ini B to B. Dia menuturkan PPIU bisa langsung ajukan visa ke Arab Saudi melalui vendor. Jika memenuhi syarat, maka bisa berangkat.
"Namun, selain saat keberangkatan, dalam kondisi pandemi, skema mitigasi kepulangan jemaah juga harus diperhatikan. Ini yang akan kita evaluasi secara menyeluruh bersama kementerian atau lembaga terkait dan juga PPIU," tuturnya.
Hilman menambahkan, jemaah umrah yang berangkat perdana pada 8 Januari, akan kembali ke Indonesia pada 17 Januari 2022. Ditjen PHU akan melihat kondisi kesehatan jemaah setibanya di tanah air, termasuk dalam konteks perkembangan virus Omicron.
Kemenag akan terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan mendorong PPIU untuk lebih cermat dalam mengirim jemaah, agar jangan terlalu banyak dan tidak dilakukan secara dadakan.
"Kami akan segera mengumumkan hasil evaluasi. Sekali lagi bahwa evaluasi ini dilakukan seiring perkembangan Omicron di Indonesia dan Arab Saudi,” pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
