Menuju konten utama

Karhutla Belum Bencana Nasional, BNPB: Yang Penting Responsnya

Kristomei menilai percuma ditetapkan bencana nasional, namun tidak ada usaha lebih keras dari pemerintah untuk menangani bencana tersebut.

Karhutla Belum Bencana Nasional, BNPB: Yang Penting Responsnya
Letjen TNI Kristomei Sianturi menjawab pertanyaan wartawan usai dilantik menjadi Kepala BNPB oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Suharyanto. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, mengaku belum memutuskan apakah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini terjadi serentak di sejumlah daerah akan ditetapkan sebagai bencana nasional atau tidak.

Menurutnya, penentuan status karhutla sebagai bencana nasional atau bencana daerah baru akan diputuskan setelah melihat kondisi yang ada.

“Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah,” katanya kepada awak media, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Namun, menurut pengganti Suharyanto tersebut, yang lebih penting terkait penanganan bencana adalah terkait respons dan kecepatan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya di lapangan. Dia menilai, akan percuma jika suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, namun tidak ada usaha lebih keras dari pemerintah untuk menangani bencana tersebut.

“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya besar, tetapi responsnya tidak ada. Itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu,” tutur Kristomei.

Dia menegaskan, penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini menjadi penting karena BNPB tidak bisa menangani seluruh persoalan kebencanaan sendiri.

“(Penanganan bencana) hitungannya bukan jam, tapi menit,” tambahnya.

Tidak hanya itu, penanganan karhutla dan bencana lainnya harus diarahkan untuk mencegah jatuhnya korban. Karenanya, kecepatan respons menjadi hal penting agar masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak bencana tidak terus menanggung kerugian.

“Jadi, harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk masyarakat. Jangan hanya bertumpu pada lembaganya saja. Mari kita bekerja sama karena ini permasalahan kita bersama. Bukan hanya satu-dua orang yang terdampak, tetapi hampir semua orang yang tinggal di wilayah tersebut,” imbau Kristomei.

Baca juga artikel terkait KARHUTLA atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto