Menuju konten utama

Kepala BNPB Kristomei Cek Ulang Data Karhutla SiPongi & NASA

Kristomei mengatakan, verifikasi diperlukan untuk memastikan luas wilayah yang terbakar sekaligus mengidentifikasi dampak kebakaran terhadap masyarakat.

Kepala BNPB Kristomei Cek Ulang Data Karhutla SiPongi & NASA
Letjen Kristomei Sianturi usai Pelantikan Pejabat Negara/Pemerintah, Istana Negara, 15 Oktober 2026. FOTO/Sekretariat Presiden
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, mengaku akan memeriksa ulang data luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dicatat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam sistem informasi operasional dan peringatan dini berbasis web (SiPongi) dengan data citra satelit NASA. Langkah ini dilakukan menyusul munculnya keraguan publik terhadap laporan luas kebakaran yang disampaikan Kepala BNPB sebelumnya, Suharyanto, dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kristomei, verifikasi diperlukan untuk memastikan luas wilayah yang terbakar sekaligus mengidentifikasi dampak kebakaran terhadap masyarakat.

“Saya sudah bilang, saya akan melakukan konsolidasi total. Saya akan mengecek terlebih dahulu data dan fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit. Misalnya, ada Sipongi, kemudian hasil pemantauan NASA,” kata dia usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Setelah dilakukan pengecekan ulang, BNPB akan mengumumkan data terkini kepada masyarakat.

“Berapa sebenarnya luas wilayah yang terbakar? Itu bisa dihitung. Dampaknya seperti apa juga akan kita lihat, lalu akan diumumkan,” tegas dia.

Pria yang menjabat sebagai Pangdam XXI/Raden Inten pertama ini menjelaskan, pemeriksaan data menjadi bagian dari kpnsolidasi awal setelah dirinya dilantik sebagai Kepala BNPB. Namun, dia menekankan hal yang lebih penting adalah tidak ingin ada korban yang jatuh karena karhutla ataupun bencana lainnya.

“Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu yang pertama. Apa pun kebakaran dan bencananya, hal utama yang harus kita kerjakan adalah memastikan tidak ada korban. Itu nomor satu,” lanjutnya.

Oleh karena itu, penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini menjadi penting karena BNPB tidak bisa menangani seluruh persoalan kebencanaan sendiri.

“(Penanganan bencana) hitungannya bukan jam, tapi menit,” tambahnya.

Baca juga artikel terkait KARHUTLA atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher