Menuju konten utama

Prabowo Setujui Bantuan Negara Tetangga Tangani Karhutla

Pembahasan bantuan dari negara-negara tetangga terkait karhutla sudah masuk di level teknis yang saat kini ditangani BNPB.

Prabowo Setujui Bantuan Negara Tetangga Tangani Karhutla
Umat Kristiani ziarah makam di Tempat Pemakaman Umum Tambak Raja yang diselimuti asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (11/10/2026). Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangka Raya tersebut telah terjadi sekitar akhir Juli 2026 hingga sekarang dan berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPUnet) kualitas udara di Palangka Raya pada Minggu (11/10) pukul 18.00 WIB masuk dalam kategori berbahaya dengan indeks standar pencemaran udara mencapai mencapai 414. ANTARA FOTO/Auliya Rahman/bar
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Luar Negeri (Menlu), Arrmanatha Nasir atau Tata, mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dia menyebut bantuan tersebut saat ini sedang dalam pembahasan dan tengah diproses.

“Bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Tata di Kompleks Parlemen, Kamis (15/10/2026).

Tata menyebut pembahasan sudah masuk di level teknis yang saat kini ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tata mengatakan karhutla tengah menjadi isu yang serius dan menjadi perhatian Prabowo. Langkah-langkah yang ditempuh saat ini juga telah sangat serius agar masalah segera terselesaikan.

“Jumlah personel yang diturunkan itu untuk enam provinsi sudah sangat banyak, ya, sekitar 60 ribu personel, dan juga berbagai set, ya, seperti helikopter, pesawat, itu jumlahnya juga cukup besar untuk melakukan water bombing, untuk melakukan rekayasa cuaca,” tutur Tata.

Meskipun demikian, dia menyebut cuaca tetap menjadi tantangan yang besar dalam menangani persoalan ini.

Pemerintah Indonesia juga mengklaim telah memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala kepada ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACC THPC) terkait penanganan kabut asap lintas batas.

Kata Tata, pemerintah juga telah membagikan data mengenai situasi terkini, perkembangan, serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan Indonesia kepada pusat koordinasi tersebut.

“Jadi sejak bulan Agustus ACC THPC ini itu adanya kan di interim Coordinating Centre-nya kan adanya di Sekretariat ASEAN. Dan mereka menetapkan level 3 dan kita telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban kita untuk menyampaikan pelaporan secara reguler,” ujar Tata.

“Dan dari laporan yang terakhir saya dapatkan bahwa ada kemajuan, ya. Setiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang, ya. Jadi itu yang mungkin detailnya bisa ditanyakan kepada BNPB,” kata dia lagi.

Baca juga artikel terkait KARHUTLA atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Flash News
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto