tirto.id - Presiden Joko Widodo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos beras presiden saat penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Jokowi juga meminta masalah tersebut diproses sesuai dengan aturan hukum.
"Silahkan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi usai peninjauan RSUD Tamiang Layang, Barito Timur, Kamis (27/6/2024).
Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kembali dugaan tindak pidana korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) Kementerian Sosial yang melibatkan eks Menteri Sosial Juliari Batubara. OTT tersebut berlangsung pada 2020 lalu yang dilanjutkan dengan penyelidikan terpisah.
Dalam kasus penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek, kasus tersebut merupakan pengembangan program bansos penerima keluarga harapan pada 2020-2021 di lingkungan Kementerian Sosial. Terbaru, KPK menetapkan Dirut PT Mitra energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada 2020 Ivo Wongkaren.
Kasus ini pengembangan dari kasus yang menjerat eks Dirut Transjakarta M. Kuncoro Wibowo. Kuncoro divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan subsider 12 bulan. Sedangkan Ivo Wongkaren, dikenai pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp62,5 miliar subsider 5 tahun penjara.
Sementara itu, KPK juga mengungkap modus dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyebut tersangka diduga melancarkan aksinya dengan mengurangi kualitas bantuan tersebut.
Tessa mengatakan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020. Kasus tersebut turut melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
