"Jalur Tol Bukan Segalanya untuk Mudik"

tirto.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi jumlah pemudik pada musim Lebaran 2018 mencapai 22-25 juta orang. Angka tersebut naik sekitar 10-12 persen dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Kemenhub, pada 2017 jumlah pemudik tercatat 18.603.081 orang, naik sekitar 2,44 persen dibandingkan 2016.

Hal tersebut diungkapkan Menhub Budi dalam sesi Minister Live SeriesTirto.id, Rabu (30/5/2018). Pria kelahiran Palembang, 18 Desember 1956 ini pun mengimbau agar masyarakat berangkat mudik H-7 atau pada Sabtu (9/6/2018) untuk menghindari kemacetan.

Sebab, kata Budi, berdasarkan hasil riset sementara Kementerian Perhubungan dan berbagai stakeholder, puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-2 dan H-3 Lebaran 2018. “[....] Maka lakukanlah mudik dari hari Sabtu atau H-6, H-5, pasti di situ tidak semacet kalau mudik H-3,” kata Budi.

Menhub memastikan, berbagai persiapan sudah dilakukan jelang mudik Lebaran tahun ini, termasuk jalur-jalur mudik yang akan dilalui. Ia berharap, masyarakat bisa memanfaatkan jalur alternatif saat mudik, seperti jalur Pantura, jadi tidak melulu lewat jalan tol.

“Tol itu bukan segalanya, kami melakukan touring, cek jalur Jakarta-Surabaya, Jalan Pantura itu bagus. Sehingga kalau menggunakan jalan itu jangan semata jalan tol, tapi menggunakan jalan yang lain,” kata Budi Karya.

Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Kemenhub, Pandu Yulianto menerangkan, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah persiapan arus mudik Lebaran 2018. Hal ini dilakukan agar persoalan kemacetan yang menjadi masalah setiap musim mudik dapat diantisipasi dengan baik.

“Dalam rangka penyelenggaraan angkutan Lebaran 2018, Kemenhub beserta jajaran dan para pemangku kepentingan telah mempersiapkan itu sejak mulai Januari, mulai rapat koordinasi kemudian dilakukan kunjungan atau pemantauan lapangan,” kata Pandu di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

Menurut Pandu, pihaknya memprediksi ada sekitar 8 juta penumpang yang akan naik angkutan bus. Sementara pemudik yang menggunakan motor diprediksi mencapai 8,5 juta orang. Di sisi lain, pemudik dengan menggunakan mobil pribadi diperkirakan hingga 3,72 juta orang.

Pandu menuturkan, pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan kendaraan di jalur nasional dan arteri saat hari mudik lewat Permenhub 34 tahun 2014.

Selain itu, Kemenhub telah melakukan pemeriksaan kelayakan kepada seluruh sarana transportasi. Pihaknya juga mendorong instansi lain untuk melakukan mudik gratis untuk mengurangi jumlah pemudik motor.

Saat ini, kata Pandu, pemerintah sudah menyiapkan sekitar 49.613 unit bus untuk menampung pemudik. Bus tersebut tersebar di 47 terminal di Indonesia. Kemenhub juga sudah meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan atau mengkoordinasikan dengan angkutan lokal. Dengan demikian, pemudik bisa terhubung dari terminal pusat ke wilayah daerah tujuan pemudik.

Pada arus mudik tahun ini, pemudik juga difasilitasi dengan tambahan infrastruktur baru oleh pemerintah yang bakal memanjakan pengguna, terutama di Jawa dan Sumatera. Khusus di Jawa, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan Tol Trans Jawa sudah terkoneksi dari Jakarta hingga Surabaya, dengan kondisi sebagian masih fungsional.

“Tahun ini jalan tol yang dimanfaatkan untuk mudik nantinya bisa sampai ke Surabaya bahkan sampai ke Pasuruan. Jadi kalau sudah sampai Surabaya itu ada 760 km yang bisa digunakan,” kata Kepala BPJT, Herry Tri Saputra di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6).

Herry menerangkan, BPJT memprediksi bahwa puncak arus mudik di tol terjadi mulai 8-9 Juni 2018. Ia memprediksi, sekitar 110-120 ribu kendaraan akan melintas jalan tol. Kendaraan akan berkurang menjadi 74 ribu kendaraan saat di daerah tengah.

Herry menerangkan, dari 760 km tol Trans Jawa, sekitar 525 km sudah beroperasi penuh, sementara 235 km masih tol fungsional alias belum sempurna. Tol fungsional berada di rute Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Salatiga-Kertosono, Pasuruan-Rembang, dan tol yang mengarah ke Malang. Kondisi jalan tol pun beragam, mulai dari sudah dicor hingga jalan mulus. Jalanan pun sudah dilengkapi pembatas jalan agar pemudik tetap beraktivitas dengan baik.

“Tetapi sekali lagi, keputusan untuk dimanfaatkan malam hari ini akan sangat tergantung dari diskresi dari kepolisian. Tetapi secara infrastruktur, kami siapkan untuk bisa dimanfaatkan,” kata Herry.

Herry menambahkan, tol fungsional pun sudah dipersiapkan tempat istirahat (rest area). Ia menerangkan, pemerintah menempatkan rest area per 20 km. Khusus di rute Semarang-Batang. Pihaknya menempatkan 8 rest area di setiap 10 km. Rest area ini terdiri atas fasilitas musala, toilet portable, serta dispenser pengisian bahan bakar minyak milik Pertamina.

Menanggulangi Kemacetan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, pemerintah harus mengantisipasi jauh-jauh hari agar kemacetan di ruas tol tidak terulang. Sebagai contoh, kata Agus, pemerintah perlu membatasi pemudik yang istirahat di rest area agar tidak menimbulkan macet.

“Rest area ini daerah rawan. Semoga dibatasi masuknya atau ada pengumuman sign rest area berikut sekian kilometer,” kata Agus di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.

Menjawab hal itu, Herry menerangkan, BPJT sudah mengantisipasi potensi kemacetan yang terjadi selama mudik di jalur tol. Salah satunya, BPJT akan menghentikan semua pengerjaan proyek di Tol Layang Cikampek.

Menurut Herry, pemerintah juga telah mengantisipasi potensi kemacetan akibat penumpukan pemudik di rest area. Untuk mengantisipasi kemacetan di rest area, seperti di tol Cikampek dan Palimanan km 102 dan 130, kata Herry, BPJT berencana menzonasi tempat peristirahatan.

“Rest area akan lebih diatur. Jadi pengguna nanti akan diarahkan sesuai tujuan penggunaannya dan ditambah mekanisme buka tutup, contraflow untuk menghindari kemacetan akibat pengguna yang di luar jalan tol,” kata Herry.

Selain itu, pemerintah juga merekomendasikan para pemudik tidak hanya berpaku pada tol saja, melainkan juga memanfaatkan jalan arteri yang ada. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh mengatakan, pemerintah sudah melakukan perbaikan infrastruktur arus mudik. Ia mengklaim mayoritas jalan non tol sudah bisa dilewati dengan kondisi baik.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya termasuk salah satunya menyiapkan prasarana dan sarana jalan, apakah itu jalan nasional maupun jalan tol, dan kami kira pada hari ini bisa dilaporkan kondisi pemantapan jalan di ruas ruas mudik itu sudah mencapai 90 persen,” kata Endra, di Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

Endra menuturkan, 90 persen perbaikan jalan terdiri atas ruas Pantura Jawa sepanjang 1.341 km, lintas tengah hampir 1.200 km, dan lintas selatan sekitar 1.400 km. Sementara itu, 10 persen merupakan penyempurnaan jalan, seperti menghilangkan lubang jalan di daerah Pantura.

Selain itu, kata Endra, pemerintah juga sudah mengantisipasi kendala dalam perjalanan, seperti longsor atau jalan rusak. Untuk mencegah gangguan mudik akibat jalan, kata dia, Kementerian PUPR menyiapkan sebanyak 80 posko di sepanjang rute agar jalanan tetap beroperasi dengan baik. Sehingga pemudik tidak perlu terpaku untuk mudik lewat jalan tol.

“90 persen itu sudah sangat baik dari sisi ini, tapi memang sekali lagi euforia tol ini yang perlu kita hati-hati dan itu jangan terjebak di situ,” kata Endra.

Anggota Komisi V DPR RI, Neng Marhamah Zulfah menilai, langkah pemerintah dalam penanganan arus mudik cukup baik. Ia mencontohkan bagaimana respons cepat pemerintah membangun underpass untuk mengurai kemacetan di Brexit.

Namun, Neng menilai, langkah pemerintah tersebut perlu dikawal oleh semua pihak, termasuk DPR. Selain itu, kata Neng, pihaknya juga melihat perlu ada fasilitas tambahan saat kemacetan berlangsung. “Toilet-toilet portable juga harus disiapkan pemerintah,” kata dia.

Selain masalah toilet, kata dia, pemerintah perlu memperhatikan kesehatan pemudik. Politikus PKB ini berpandangan, pemerintah perlu membangun posko medis di tiap rest area. Ia merekomendasikan agar pemerintah kembali melibatkan Basarnas untuk evakuasi pemudik yang sakit saat terjadi kemacetan.

Ia pun berharap pemerintah membuat aturan agar publik bisa aman dalam berkendara. “Jadi harus ada SOP evakuasi itu, karena nyawa manusia paling utama. Selain kita mengawal selamatan mereka agar happy dan asyik, tapi juga keselamatan dan nyawa manusia bagaimana ditolong di saat rumit dan diperlukan,” katanya.

Upaya persiapan pemerintah untuk menghadapi musim mudik 2018 memang perlu diaresiasi, termasuk imbauan agar tak fokus pada jalur tol. Namun, di sisi lain pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang malah mendorong orang masuk tol dengan adanya program diskon tarif tol selama mudik oleh badan usaha jalan tol yang didukung pemerintah.