Greenpeace-Walhi Gelar Aksi Bentang Spanduk di Jembatan Pasopati

tirto.id - Setidaknya 20 orang dari Walhi Jawa Barat, Greenpeace Indonesia, dan mahasiswa menggelar aksi di depan Taman Cikapayang, Dago, Kota Bandung, pada Senin (9/11/2026) sore.

Dua di antara para perserta aksi tersebut membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak Solusi Palsu" dari Jembatan Layang Pasopati. Mereka juga mengacungkan salam tiga jari ke arah pengguna jalan yang melintas di bawahnya.

Aksi tersebut berlangsung damai dan tidak sampai menutup arus lalu lintas. Bahkan, pengguna jalan merespons dengan membunyikan klakson saat melihat poster-poster yang dipegang peserta aksi.

Dalam orasinya, para peserta aksi menyuarakan sejumlah isu lingkungan. Mereka menyebut banjir yang berulang, ketergantungan pada energi kotor, penggunaan batu bara dan PLTU, hingga panas yang semakin ekstrem dan perubahan cuaca.

Mereka juga mengkritik kebijakan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam orasi tersebut, peserta aksi menilai Gubernur Jawa Barat dan Presiden belum berpihak pada perlindungan lingkungan.

Selain itu, peserta aksi juga menyinggung soal korporasi, persoalan sampah plastik, nasib masyarakat adat, dan proyek geotermal yang menurut mereka perlu dievaluasi.

"Kami menolak solusi palsu. Kami ingin ada seporsi kemenangan untuk lingkungan dan masyarakat adat, bukan sekadar janji," ujar seorang orator dalam aksi tersebut.

Koordinator aksi dari Walhi Jawa Barat, Fariz Abiyyu Putra W., mengatakan aksi ini digelar menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP31.

"Sebetulnya, kami ingin menyuarakan komitmen Indonesia menjelang COP31. Nanti akan ada delegasi Indonesia yang datang untuk melaporkan hasil komitmennya," kata Fariz.

Menurutnya, para peserta aksi tidak meminta pemerintah membuat janji baru di COP31. Mereka justru meminta delegasi Indonesia untuk menyuarakan dan merealisasikan komitmen lama yang belum dipenuhi.

Pihaknya menegaskan ada dua poin utama yang digarisbawahi dalam aksi ini. Pertama, penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai solusi palsu.

"Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian Paris, komitmen untuk mengurangi pemakaian batu bara dan PLTU masih terlihat kurang. Bisa dilihat, masih banyak PLTU yang diperpanjang izin operasinya," ujar Fariz.

Kedua, penolakan terhadap geotermal sebagai bagian dari transisi energi. Sebab, konsesi geotermal dinilai bukanlah solusi yang betul-betul dibutuhkan.

"Dalam pelaksanaannya, proyek geotermal mengambil hak-hak masyarakat di sekitar proyek, mulai dari mata air sampai lahan pertanian mereka," kata Fariz.

Menurut Fariz, hal tersebut membuat program transisi energi menjadi tidak berkeadilan.

"Kami tidak sepakat dengan geotermal ini dan menilai transisi energi yang dijalankan tidak berkeadilan," ujar Fariz.

Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Salsabila Hasna Kushanna, menyebut aksi ini digelar untuk menyampaikan bahwa krisis iklim sudah dirasakan di berbagai daerah.

"Di Papua, Kalimantan, Sumatra, bahkan di Jawa Barat sendiri ada kebakaran hutan dan lahan," kata Salsabila.

Menurutnya, krisis tersebut tidak hanya berdampak pada wilayah yang menjadi lokasi proyek, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat perkotaan.

"Kami juga ingin menyampaikan kepada pemerintah untuk berhenti berpihak kepada yang berprofit. Apalagi, dengan masalah sawit dan geotermal, itu merusak tempat tinggal warga," ujarnya.

Salsabila mencontohkan persoalan di Papua, di mana proyek strategis nasional telah mengambil pohon-pohon dan wilayah adat. Dia menegaskan dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh warga Bandung yang selama ini merasa tidak terdampak langsung.

"Nyatanya Bandung panas banget sekarang. BBM naik, harga makanan naik. Kita semua kena," ujarnya.

Terkait konferensi perubahan iklim COP31 yang akan digelar di Turki, pihaknya berharap pemerintah Indonesia bekerja lebih serius untuk menahan laju pemanasan global sudah mencapai 1,5 derajat.

Dia membandingkan upaya tersebut dengan negara lain.

"Selama ini kami melihat di Jerman dan Swiss, mereka sudah mulai berusaha menurunkan, meskipun di sana masih panas. Sedangkan pemerintah di sini, bukannya berusaha, tapi hutan terbakar. Mereka diam saja dan yang turun ujung-ujungnya warga dan organisasi," ujar Salsabila.

Mahasiswa di sebuah kampus negeri, Rina Sandrina Malakiano (21), mengatakan keikutsertaannya dalam aksi ini berangkat dari keresahan pribadinya.

"Kebetulan saya mengambil skripsi mengenai topik lingkungan yang berkontribusi juga ke pemanasan global," kata Rina.

Sebagai warga yang tinggal di Bandung sejak lahir, Rina juga merasakan langsung perubahan suhu di kotanya.

"Waktu kecil dan sekarang perbedaan suhunya terasa banget. Akhir-akhir ini, saya merasa Bandung ini makin panas banget. Berangkat dari situ, keresahan saya soal suhu yang panas," ujar Rina.

Dari keresahan tersebut, Rina kemudian mengambil tema skripsi tentang cofiring pencampuran biomassa ke dalam PLTU batu bara yang diklaim pemerintah sebagai bagian dari transisi energi.

"Apakah benar-benar menjadi solusi untuk mengurangi pemanasan global, atau ini hanya rekayasa kapitalisasi yang pada akhirnya menguntungkan segelintir orang," kata Rina.

Menurutnya, selama ini pemerintah belum memberikan kebijakan yang solutif untuk pemanasan global yang kian mendidih.

Rina mengaku pernah beberapa kali turun langsung ke tapak proyek dan bertemu dengan masyarakat yang terdampak.

"Masyarakat itu ternyata struggle dengan adanya PSN, program pemerintah yang sebenarnya tidak solutif. Makanya di sini juga ada banner bertuliskan tolak solusi palsu," ujar Rina.