Gelar Aksi di DPRD DIY, Massa Turunkan Foto Wapres Gibran

tirto.id - Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY mendadak geger setelah puluhan massa yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Rabu (4/11/2026).

Aksi penurunan simbol negara secara spontan itu terjadi di tengah audiensi penyampaian aspirasi masyarakat yang mendesak DPR RI untuk segera memakzulkan Wapres Gibran serta mengadili mantan Presiden Joko Widodo terkait polemik keabsahan ijazah. Meski demikian foto ini kembali dipasang lagi usai audiensi rampung digelar.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, mengatakan bahwa kehadiran mereka ke DPRD DIY untuk menyampaikan kegelisahan rakyat terkait situasi saat ini.

Chirzin menuturkan pertemuan dengan anggota DPRD DIY ini diharapkan bisa menyampaikan kegelisahan ini bisa sampai ke Presiden dan bisa untuk ditindaklanjuti.

"Kita menuntut dua hal. Satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu. Tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli. Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran Adili Jokowi," ucap Chirzin.

Terkait aksi penurunan video ini, Chirzin angkat bicara. Chirzin menyebut aksi penurunan foto Gibran itu dilakukan secara spontan.

"Penurunan foto itu spontanitas," urai Chirzin.

Chirzin membeberkan aksi spontan penurunan ini menjadi pesan bagi anggota DPR RI maupun masyarakat. Chirzin menjabarkan lewat aksi ini Forum Kebangsaan DIY ini menjadi pesan jika penurunan Gibran dari jabatan Wakil Presiden adalah harga mati.

"Penurunan foto Gibran di ruang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya, sepintas di forum tadi andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," tegas Chirzin.

Soroti Persoalan Bangsa Hingga Tuntutan Adili Jokowi

Di tempat yang sama, Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, menerangkan Forum Kebangsaan DIY yang terdiri dari 32 elemen masyarakat di DIY ini atas kondisi kehidupan bangsa yang tidak baik-baik saja menyangkut persoalan korupsi, kolusi, kebijakan negara yang tidak berpihak rakyat, dan yang terakhir kasus yang berkaitan dengan indikasi ijazah palsu Jokowi dan indikasi ijazah dari Gibran.

"Maka dengan ini Forum Kebangsaan menyatakan bahwa kepada pemerintah, termasuk juga DPR RI, bahwa sudah saatnya dengan berbagai macam alasan hukum, Gibran harus dimakzulkan. Dan Jokowi yang punya indikasi korupsi, KKN, juga harus diadili,” ungkap Syukri.

“Sikap ini kita lakukan sebagai aspirasi sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini," sambungnya.

Syukri menyebut Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini punya kewajiban moral, bagaimana perbaikan kondisi bangsa ini. Salah satunya adalah adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran.

"Kalau sampai Prabowo ini tidak berani bersikap, justru Prabowo akan digulung oleh rakyat," papar Syukri.

Syukri menambahkan alasan pemakzulan Gibran ini harus dilakukan karena sudah terbukti melakukan pelanggaran yakni tak memiliki ijazah SMA.

"Gibran Rakabuming lahir dari calon yang cacat hukum, yang dimanipulasi, sehingga dia bisa, bisa menjadi wakil presiden yang di-backup oleh bapaknya. Termasuk dan ternyata persyaratan yang mutlak, ijazah SMA, itu dia tidak punya," urai Syukri.

"Oleh karena itu, pelanggar hukum, menodai martabat dan harga diri bangsa ini, maka tidak ada kata lain, dalam rangka memulihkan martabat kehidupan bangsa, tidak ada kata lain bahwa Gibran harus dimakzulkan, Jokowi harus diadili," pungkas Syukri.