tirto.id - Kandidat Perdana Menteri (PM) Israel Gadi Eisenkot belakangan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan koalisi partai pimpinan kandidat petahana Benjamin Netanyahu dalam pemerintahan negara Zionis yang baru. Hal ini diungkap Eisenkot setelah sebelumnya berkampanye untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu di wilayah Zionis di Asia Barat itu.
Menukil Al Jazeera, hal tersebut diungkap Eisenkot dalam sebuah acara di Kantor Presiden Israel Isaac Herzog di Yerusalem pada Minggu (8/11/2026). Dalam kesempatan itu, Eisenkot menyebut bahwa ia terbuka apabila anggota koalisi partai pimpinan Netanyahu mau bergabung dengan pemerintahan yang ia buat.
“Jika anggota partai Likud dan Partai Zionis Religius benar-benar meyakini bahwa saat ini adalah waktunya untuk bersatu, sebagaimana yang mereka sampaikan kepada presiden, maka saya tidak melihat alasan mengapa mereka tidak mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan saya serta prinsip-prinsip yang telah saya paparkan,” tuturnya.
Laporan The Guardian menyebut bahwa pernyataan itu dikeluarkan Eisenkot sembari mengkritik kinerja Netanyahu selama ini. Menurutnya, Israel kini tengah berada pada “krisis diplomatik yang menghancurkan”.
“Bahkan teman terdekat dan sekutu strategis kita menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Israel perlu ditinjau ulang,” katanya, merujuk pada sikap Amerika Serikat (AS) belakangan ini.
Ia juga menyebut kegentingan bagi seluruh kubu politik Israel untuk membentuk “pemerintahan darurat nasional”. Hal itu, katanya, memerlukan “langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional”.
Akan tetapi, apa yang disebutnya sebagai langkah yang kreatif dan tidak konvensional itu tampaknya merupakan potensi kerja sama antara kubunya dengan blok politik Netanyahu. Sebelumnya, blok Eisenkot telah menampilkan diri sebagai corong oposisi bagi kekuasaan Netanyahu selaku PM Israel dengan masa tugas terlama dalam sejarah.
Strategi politik untuk tampil sebagai oposisi Netanyahu itu membuat koalisi partai pimpinan Eisenkot meraih 48 dari total 120 kursi di parlemen dalam pemilu bulan Oktober lalu. Netanyahu unggul dalam pemilu dengan perolehan 53 kursi. Namun, keduanya tak memperoleh dominasi 61 kursi yang dibutuhkan untuk membuat pemerintahan dengan lancar.
Tak adanya blok politik yang mencapai 61 kursi parlemen itu membuat pembentukan pemerintahan baru di Israel terancam buntu.
Potensi kebuntuan itu dipicu oleh kemenangan bersejarah koalisi partai pimpinan penduduk Arab-Israel. Koalisi yang terdiri dari dua partai itu untuk kali pertama berhasil mendapatkan 19 kursi dan membuat suara mereka di parlemen cukup diperhitungkan.
Kubu Netanyahu, yang diisi oleh partai kanan ekstrem dan ultra ortodoks, telah menutup kemungkinan kerja sama dengan partai Arab kendati hal itu akan membuat mereka memperoleh dominasi yang dibutuhkan. Blok pimpinan Netanyahu bahkan telah menuduh koalisi partai tersebut curang dalam pemilu.
Koalisi partai Arab sendiri juga menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan blok Netanyahu. Secara terbuka, para pemimpin koalisi mengungkap keinginan mereka untuk menghentikan kekuasaan Netanyahu sebagai PM di Israel.
Sejatinya, visi koalisi partai Arab tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang dicanangkan blok Eisenkot. Kubu tersebut telah berkampanye untuk mengganti kekuasaan di Israel dan tampil sebagai pengkritik kebijakan militer Netanyahu di kawasan.
Akan tetapi, Eisenkot secara terbuka mengungkap keengganannya untuk bekerja sama dengan koalisi partai Arab. Ia menyebut tak mau membuat pemerintahan yang bergantung pada partai-partai yang jadi kendaraan politik warga Israel keturunan Palestina tersebut.
Yair Golan, pemimpin partai kiri Demokrat dan salah satu anggota kubu Eisenkot, sempat menyebut keengganan untuk bekerja sama dengan partai Arab di Israel dilatari oleh polemik bernuansa rasisme.
Di tengah situasi itu, Presiden Israel Isaac Herzog pada akhirnya memilih Eisenkot sebagai kandidat PM pertama yang diberi mandat membentuk pemerintahan yang baru pada Minggu. Seturut Reuters, Herzog memilih Eisenkot setelah koalisi partai Arab mendukung keputusan tersebut.
Hanya saja, setelah ditunjuk untuk mencoba membentuk pemerintahan yang baru, Eisenkot justru membuka peluang untuk bekerja sama dengan blok Netanyahu. Dalam keterangannya pada Minggu, ia bersedia menampung anggota blok Netanyahu sebagai pendukung pemerintah selama mereka bersedia mengakui pemerintahan yang ia pimpin.
Eisenkot sendiri merupakan mantan petinggi militer Israel. Selama kampanye, ia mengkritik kekerasan para pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki dan menyebut mereka sebagai teroris. Ia juga mengkritik keputusan Netanyahu untuk mendorong AS berperang melawan Iran. Namun, ia tetap seorang pendukung operasi militer melawan Hamas di Jalur Gaza.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
Masuk tirto.id
































