DPR: Polemik Bendera One Piece Harus Jadi Introspeksi Pemerintah

tirto.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime 'One Piece' oleh sejumlah kalangan masyarakat jelang HUT ke-80 RI, bentuk ekspresi dan kebebasan sipil yang dijamin konstitusi. Menurut Andreas, pengibaran bendera tersebut harus dijadikan bahan introspeksi bagi pemerintah.

“Ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat. Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat Pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur," kata Andreas dalam keterangan resminya, Selasa (5/8/2025).

Politikus PDIP itu tak setuju jika pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang Hari Kemerdekaan RI disebut sebagai tindakan makar. Ia menekankan hal tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini.

“Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” tegas Andreas.

Anggota Komisi HAM DPR itu pun meminta apabila masyarakat menyampaikan kritik, pemerintah harus melakukan pendekatan yang humanis dan persuasi.

“Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan caranya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju,” ucap Andreas.

Kendati demikian, Andreas tetap mengimbau masyarakat tanah air untuk mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan tanpa embel-embel bendera lain. “Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih,” pungkas Andreas.

Fenomena pengibaran bendera One Piece belakangan marak dilakukan, terutama oleh sopir truk dan komunitas penggemar anime. Sebagian dari mereka meletakkan bendera One Piece di bawah Bendera Merah Putih, menjelang HUT RI-80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025.