tirto.id - Komisi IV DPR RI melaporkan banyak nelayan kaya yang mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini membuat masyarakat berprofesi nelayan dengan golongan miskin kesulitan memperoleh BBM bersubsidi itu.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024).
“Kontrol dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga harus ketat karena banyak sekali, mohon maaf, nelayan-nelayan kaya, nelayan-nelayan yang tajir ini juga membeli BBM bersubsidi,” ungkap Arif.
Arif pun meminta Menteri Trenggono menindaklanjuti para pengusaha swasta yang memperjual belikan BBM bersubsidi kepada para nelayan kaya itu.
“Jadi saya juga ingin kontrol terhadap pemain-pemain minyak ini, sektor swasta yang menjual minyak subsidi ini ke pengusaha-pengusaha atau nelayan-nelayan tajir, nah ini harus kita tindak,” tuturnya.
Arif mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini masih belum tepat sasaran. Sehingga, dia mengimbau keras kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat pengawasan.
“Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas,” tuturnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hanan A Rozak, mengatakan nelayan yang seharusnya berhak mendapatkan BBM bersubsidi menjadi kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar,” ucap Hanan.
Menanggapi hal itu, Trenggono tidak mengelak adanya aksi pengusaha swasta nakal yang masih memperjual belikan BBM bersubsidi kepada nelayan kaya.
“BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," tutur Trenggono.
Trenggono mengatakan, pemerintah sedang menpersiapkan skema baru penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
“Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses,” ujar Trenggono.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Anggun P Situmorang
