tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.
PPS merupakan bagian dari badan ad hoc yang dibentuk untuk Pilkada 2024. Dibentuknya Badan Adhoc ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
PPS Pilkada 2024 dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota sekitar 2-6 bulan sebelum pemilihan. Pembentukan PPS ini ditujukan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
Masyarakat yang berminat mendaftar harus melakukan pendaftaran secara langsung di Kantor Kecamatan masing-masing.
Peserta yang telah mengirimkan formulir pendaftarannya tinggal menunggu arahan selanjutnya serta pengumumannya juga akan diumumkan di kantor Kecamatan atau Sekretariat PPS setempat.
Sebagai persiapan, berikut 30 contoh soal CAT PPS Pemilu 2024 beserta kunci jawabannya. CAT ini akan dilakukan sebagai salah satu seleksi PPS Pilkada 2024.Soal-soal ini dapat Anda jadikan panduan untuk berlatih sebelum mengikuti tes seleksi PPS yang sesungguhnya. Tes CAT PPS dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penyelenggara Pemilu yang memiliki kemampuan, integritas, dan keterbukaan.
Kumpulan Contoh Soal Tes CAT PPS Pilkada 2024
1. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan
Jawaban: A
2. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban: E
3. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh...
a. UU No. 22 Tahun 2007
b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
c. PP 6 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004
e. UU No. 21 Tahun 2007
Jawaban: B
4. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. KPU Prov
Jawaban: D
5. DP4 digunakan untuk....
a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
e. Benar semua
Jawaban: B
6. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik
Jawaban: E
7. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional
Jawaban: A
8. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota
Jawaban: B
9. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?
a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
c. Pasal 10 ayat (1)
d. Pasal 10 ayat (2)
e. Pasal 10 ayat (3)
Jawaban: A
10. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...
a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan
Jawaban: E
11. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.
a. Tanda gambar partai politik.
b. Nomor urut partai politik.
c. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
d. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
e. Foto-foto pribadi
Jawaban C
12. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2002
e. 2022
Jawaban B
13. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...
a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel
Jawaban B
14. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali
A Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri
E. PNS
Jawaban D.
15. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169
D. Pasal 170
E. Pasal 230
Jawaban A
16. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan
E. 7 Bulan
Jawaban B.
17. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan
E. 20 Bulan
Jawaban D
18. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni
a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
e. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
19. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....
a. Peraturan KPU
b. Keputusan KPU
c. Undang-Undang
d. Semuanya benar
e. Perpres
Jawaban: C
20. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban: B
21. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban: E
22. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban: E
23. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban: E
24. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban: B
25. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban A.
26. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban : B
27. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
28. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Jawaban : B
29. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : D
30. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban : D
Penulis: Ruhma Syifwatul Jinan
Editor: Dipna Videlia Putsanra
