tirto.id - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis catatan kritis terhadap 3 tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu poin dalam catatan tersebut adalah perananan besar Jokowi dalam mambuat demokrasi ambruk di Indonesia melalui wacana presiden 3 periode.
"Presiden Jokowi berperan besar dalam membuat demokrasi ambruk dengan melakukan pembiaran terhadap berkembangnya wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan dengan berlindung dibalik dalih demokrasi," kata Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 21 Oktober 2022.
Selain itu, peran besar Jokowi tersebut, menurut KontraS, juga terlihat pada mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan secara serampangan.
"Proses pemilihan kepala daerah pun yang seharusnya dijalankan dengan demokratis, justru dilangsungkan dengan sewenang-wenang. Adapun penyusunan regulasi yang dilanjutkan secara serampangan dengan mengabaikan meaningful participation," tutur Fatia.
Selain itu, Fatia juga menyebut periode kedua kepemimpinan Jokowi sejak awal dimulai dengan ambisi pembangunan dan pembukaan keran investasi yang tak jarang diiringi pengerahan kekuatan sehingga berimplikasi pada pelanggaran HAM.
"Perlindungan masyarakat yang minim dibarengi dengan pengerahan kekuatan secara berlebihan oleh aparat dengan dalih pengamanan. Belum lagi ambisi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di Indonesia dengan mengabaikan prinsip universalitas HAM. Politik keberpihakan terhadap pemilik modal oleh presiden justru mengabaikan hak-hak masyarakat," tandas Fatia.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
