tirto.id - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan bursa kripto Indonesia, Jumat (28/7/2023). Pengelola kripto dikelola PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX), sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023.
Zulhas optimistis adanya CFX memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin berinvestasi. Tidak hanya itu, bursa kripto juga diharapkan bermanfaat untuk perekonomian nasional
"Industri aset kripto dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional tadi Pak Budi mengatakan ini berkembang terus kita harus, memang Teknologi akan berkembang terus. oleh karena itu ini harus dicermati memang perkembangannya," kata Zulhas di acara pembukaan bursa berjangka kripto CFX pada Jumat (28/7/2023).
Zulhas berharap dengan adanya bursa kripto di Indonesia dapat meningkatkan investasi. Khususnya di kalangan milenial dan generasi Z.
Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.
Selain itu, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia.
Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 Tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.
Kepala Bappeti Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko mengatakan, pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut menjadi bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil.
Hal ini tentunya untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Didid menjelaskan, pembentukan yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri kripto Indonesia tetap berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
