Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi, Rabu (14/10/2026).
Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Meugah Kana Gizi, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, dan diikuti secara virtual oleh daerah-daerah lainnya. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Sudaryono mengatakan, pengoperasian ratusan dapur tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ke wilayah yang menghadapi tantangan pemenuhan gizi dan prevalensi stunting tinggi.
"Hari ini kita secara serentak membuka, mengaktivasi 980 dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah stunting tinggi, tinggi sekali, dan 3T," kata Sudaryono dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Sudaryono turut mengecek langsung dapur SPPG yang diresmikan untuk memastikan kesiapan operasionalnya.
Selain memperluas jangkauan layanan, Sudaryono mengklaim Program MBG turut meningkatkan konsumsi protein hewani di kalangan anak-anak peserta didik.
Ia menyebut, tingkat konsumsi protein hewani anak meningkat dari sekitar 26 persen sebelum program berjalan menjadi 84 persen setelah MBG diterapkan.
"Jadi konsumsi protein kita naik dari 26% menjadi 84% protein hewani naik karena Program MBG," ujarnya.
Menurut Sudaryono, peningkatan konsumsi tersebut berkaitan dengan akses anak terhadap sumber protein hewani, seperti telur, ikan, ayam, dan daging melalui program makan bergizi di sekolah.
Ia menambahkan, operasional SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan pemenuhan gizi menjangkau seluruh kelompok sasaran.
Penerima manfaat program tersebut tidak hanya anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui.
Modus Calo Aktivasi Dapur
Pada kesempatan yang sama, Sudaryono mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN dan meminta uang untuk membantu proses aktivasi dapur SPPG.
Ia menegaskan, proses aktivasi dilaksanakan melalui sistem dan tidak melibatkan perantara atau calo yang meminta imbalan kepada calon pengelola.
"Untuk diketahui oleh semua publik, kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun, semuanya dilaksanakan by system, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN, atau mengatasnamakan BGN Pusat," tegasnya.
Sebelumnya, kata Sudaryono, pihaknya telah menemukan beberapa oknum yang melakukan praktik tersebut di Cilacap dan sejumlah daerah lainnya. Mereka meminta uang sebesar Rp100 juta, Rp200 juta, hingga Rp150 juta.
Ia meminta masyarakat yang menemukan praktik serupa mengumpulkan bukti dan melaporkannya agar dapat diproses oleh pihak berwajib.
Penulis: Firhan Farabi
Editor: Hendra Friana
