Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memangkas jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah karena jumlah siswa tidak sesuai dengan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Penyesuaian dilakukan untuk memastikan makanan bergizi disalurkan kepada siswa yang terdaftar dan memiliki identitas jelas dalam sistem pendataan pemerintah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, jumlah penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data siswa yang tercatat di Kemendikdasmen. Kebijakan ini menyebabkan jumlah penerima manfaat di sejumlah dapur penyedia MBG berkurang dari jumlah yang sebelumnya diajukan.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat mengunjungi SD Cot Meuraja, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (13/10/2026).
Mas Dar menjelaskan, BGN menetapkan penerima manfaat melalui surat penetapan penerima manfaat. Jumlah makanan yang disalurkan harus sesuai dengan data siswa dalam sistem Kemendikdasmen.
“BGN hanya akan memberikan menu ompreng yang by name by address-nya jelas,” kata Mas Dar.
Ia mencontohkan, apabila sebuah sekolah memiliki 500 siswa, tetapi jumlah siswa yang tercatat dalam sistem Kemendikdasmen kurang dari angka tersebut, BGN hanya akan menyalurkan MBG sesuai dengan jumlah siswa yang terdata.
Untuk mengembalikan jumlah penerima manfaat sesuai kondisi sebenarnya, pihak sekolah diminta memperbarui data siswa melalui sistem Kemendikdasmen.
Menurut Mas Dar, pembaruan data menjadi tanggung jawab guru atau kepala sekolah, terutama jika terdapat siswa yang belum tercatat atau jumlah siswa dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi terbaru.
Setelah data diperbarui, sistem dapat memutakhirkan data dalam waktu sekitar 1 x 24 jam. BGN selanjutnya menyesuaikan jumlah penerima manfaat berdasarkan data terbaru tersebut.
“Kami menerima beberapa keluhan terkait penerima manfaatnya turun karena datanya tidak lolos. Caranya adalah guru atau kepala sekolah meng-update data terbaru siswanya ke sistem Kemendikdasmen,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan, pendataan yang akurat diperlukan agar pelaksanaan MBG tidak sekadar berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga memungkinkan pemerintah memantau dampak program terhadap perkembangan siswa.
Menurut dia, BGN perlu mengetahui identitas setiap penerima manfaat, mulai dari sebelum menerima MBG hingga setelah program berjalan. Dengan begitu, perkembangan kondisi siswa dapat dipantau sebagai bagian dari evaluasi program.
“Tidak mungkin kita kasih makan, tetapi tidak kita lihat. Orangnya tidak ada namanya. Jadi, kita sekarang berdasarkan data semua, baik yang di sekolah, posyandu, madrasah, maupun pondok pesantren,” katanya.
Melalui sistem pendataan tersebut, BGN berharap dampak MBG terhadap siswa dapat dievaluasi secara lebih terukur, termasuk perubahan kondisi fisik, pertumbuhan, dan semangat mereka dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Penulis: Firhan Farabi
Editor: Hendra Friana
