tirto.id - Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Andriansyah mengatakan banyak warga Jakarta yang melaporkan tidak menerima bantuan sosial (Bansos) melalui meja aduan yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.
"Warga yang selama ini mungkin tidak atau belum mendapatkan bantuan, mereka layak gitu kan, namun dalam data DTKS-nya [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial] belum ada," kata Andriyansyah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022).
Akan tetapi, dia tak merinci berapa banyak warga Jakarta yang mengeluh tentang bansos yang tidak tepat sasaran itu. Dia pun akan menindaklanjuti dengan menanyakan kepada Dinas Sosial (Dinsos) DKI.
"Kan itu harus dikonfirmasi juga, ada feedback-nya, pak. Karena kondisi di lapangan seperti apa," ucapnya.
Andriyansyah hanya mengatakan jika selama tiga hari meja aduan Pemprov DKI dibuka, terdapat sekitar 83 orang yang mengadu. Dia memerinci, pada 18 Oktober sebanyak tujuh laporan; 19 Oktober 22 orang; dan 20 Oktober 54 orang.
Namun, kata dia, jumlah tersebut lebih masih sedikit dibanding aduan melalui aplikasi Jakarta Terkini (JAKI) yang mencapai 100 laporan per hari. Kendati demikian, jumlah laporan ke meja aduan setidaknya selalu meningkat dalam tiga hari terakhir.
“Untuk meja aduan, paling banyak aduan disampaikan dari wilayah Jakarta Pusat, dan sama usulan yang paling banyak terkait bantuan sosial,” ujarnya.
Ditanya alasan jumlah aduan melalui JAKI yang terlampau jauh dibanding meja aduan, Andriansyah tak menjawabnya. Menurutnya, pihak Pemprov DKI hanya akan berfokus pada kualitas layanan publik dan menjamin peningkatannya.
“Saat ini juga kami terus melakukan survey terkait dengan kepuasan baik itu melalui JAKI,” tuturnya.
Menurutnya, alasan meja aduan dibuka kembali, bisa jadi agar masyarakat berinteraksi langsung kepada aduan. Oleh karena itu, pihaknya berniat untuk meningkatkan terus kualitas layanan pengaduan bagi warga.
“Mereka bisa berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang dirasakan warga masyarakat terkait dengan layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta,” pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
