Menuju konten utama

Bakom Pamerkan Capaian 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Bakom RI memaparkan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum.

Bakom Pamerkan Capaian 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya
Presiden Prabowo Subianto bersiap melantik wakil menteri serta kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Richard Tampubolon dan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari menjadi Wamenhan, Letjen TNI Kristomei Sianturi menjadi Kepala BNPB, serta Satyawan Pudyatmoko dan Mayjen TNI Sriyanto menjadi Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Menjelang momentum tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memaparkan sejumlah capaian program pemerintah di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga penegakan hukum.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan penyampaian informasi tersebut merupakan bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

"Penyampaian capaian program pemerintah kepada masyarakat merupakan bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan mandat rakyat," kata Kurnia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (18/10/2026).

Berikut daftar capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan paparan Bakom RI.

1. Produksi Beras 2025 Capai 34,69 Juta Ton

Di sektor pangan, Bakom RI mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Bakom RI, capaian itu memungkinkan Indonesia tidak mengimpor beras umum untuk konsumsi sepanjang 2025.

Pemerintah juga memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 20 persen untuk menekan biaya produksi petani.

Sementara itu, pemerintah menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.386 lokasi pada 2026 guna meningkatkan produktivitas nelayan.

2. Penggunaan Biodiesel B40 Hemat Devisa Rp130,21 Triliun

Di sektor energi, pemerintah melaporkan realisasi produksi siap jual atau lifting minyak bumi pada 2025 kembali memenuhi target APBN. Bakom RI menyebut capaian tersebut menjadi yang pertama sejak 2016.

Penggunaan biodiesel B40 sepanjang 2025 juga diklaim menghemat devisa sebesar Rp130,21 triliun. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan peluncuran mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026.

Selain itu, pemerintah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) dan memperluas Program Listrik Desa (Lisdes) untuk menjangkau wilayah terpencil.

3. Revitalisasi 16.167 Sekolah Rampung pada 2025

Di bidang pendidikan, Bakom RI menyebut pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 sekolah sepanjang 2025. Targetnya ditingkatkan menjadi 51.744 sekolah pada 2026 dengan melibatkan 1,1 juta pekerja melalui skema swakelola.

Pemerintah juga meningkatkan tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan khusus guru (TKG) bagi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Program Sekolah Rakyat turut dihadirkan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah menjangkau 57 juta penerima manfaat.

4. Cek Kesehatan Gratis Jangkau 106,3 Juta Warga

Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) disebut telah menjangkau lebih dari 106,3 juta warga. Pemerintah juga memperluas fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bakom RI mencatat sebanyak 22 rumah sakit baru telah beroperasi.

Pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kepesertaan aktif tercatat mencapai 80,6 persen dari total 285 juta jiwa peserta. Pemerintah juga mengalokasikan tambahan dana Rp20 triliun dari APBN 2026 untuk mendukung mutu dan keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan.

5. Proyek Hilirisasi Senilai Rp225 Triliun

Pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi disiapkan dengan nilai investasi Rp225 triliun.

Selain itu, kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya (under-invoicing) dan mengoptimalkan devisa hasil ekspor.

Di sektor badan usaha milik negara (BUMN), Bakom RI melaporkan konsolidasi perusahaan telah menutup 328 entitas dan menghasilkan penghematan biaya overhead hingga Rp50 triliun.

6. Program 3 Juta Rumah Terealisasi 324.213 Unit

Di sektor perumahan, realisasi fisik Program 3 Juta Rumah secara nasional mencapai 324.213 unit hingga pertengahan 2026. Pemerintah juga melanjutkan dukungan pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah ditingkatkan menjadi Rp8,59 triliun pada 2026. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperbaiki 400.000 unit rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah.

7. Sebanyak 10.070 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi

Di sektor ekonomi kerakyatan, Bakom RI mencatat 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi. Koperasi tersebut dirancang menjadi pusat distribusi dan pemasaran hasil pertanian serta penggerak perekonomian desa.

Bakom RI juga melaporkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,85 persen. Angka tersebut menjadi bagian dari capaian yang disampaikan pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

8. Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kuasai Kembali 6,22 Juta Hektare

Di bidang penegakan hukum dan pengelolaan kawasan hutan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan berhasil menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan.

Bakom RI juga menyebut total penerimaan negara yang disetorkan melalui upaya tersebut mencapai Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.

Meski demikian, dengan berbagai upaya tersebut, Kurnia menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki pelaksanaan dan mengevaluasi program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

"Dua tahun Gerak Nyata menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya menghasilkan capaian, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang semakin dirasakan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga artikel terkait PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Flash News
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana