tirto.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Indonesia tidak akan melakukan eskpor energi baru terbarukan (EBT) ke negara manapun. Sebab, pemerintah saat ini akan fokus terlebih dahulu terhadap kebutuhan dalam negeri.
“Silakan investasi di Indonesia, tapi kita belum pikir untuk ekspor EBT. Kita pakai dulu, cukup dulu. Kalau kita jual ke negara lain, maka investasi akan lari ke sana,” ujar Bahlil dalam acara Forum Investasi yang diselenggarakan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (20/5/2022).
Bahlil mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih berkomitmen untuk mendorong percepatan investasi berkelanjutan dan inklusif.
Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi EBT di Indonesia cukup besar di antaranya, mini/micro hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW.
Saat ini pengembangan EBT mengacu kepada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada 2025 adalah sebesar 17 persen dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5 persen, Panas Bumi 5 persen, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5 persen, serta batu bara yang dicairkan sebesar 2 persen.
Untuk itu, langkah-langkah yang akan diambil pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada 2025, kapasitas terpasang Biomasa 180 MW pada 2020, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada 2025, surya 0,87 GW pada 2024, dan nuklir 4,2 GW pada 2024.
"Total investasi yang diserap pengembangan EBT sampai tahun 2025 diproyeksikan sebesar 13,197 juta USD," tulis Kementerian ESDM.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
