Bagaimana Xi Jinping Atur PKC dan Bawa Cina Jadi Adidaya pada 2050

tirto.id - Beberapa bulan lalu, berita mengenai Cai Xia—seorang profesor di Sekolah Partai Sentral—yang didepak dari keanggotaan Partai Komunis Cina (PKC) mengemuka. Penyebabnya diduga karena Cai terlalu vokal mengkritik Presiden Cina Xi Jinping. Dua bulan sebelum pemecatan, rekaman audio Cai yang menyebut Xi Jinping sebagai “bos mafia” bocor di internet.

Selama 14 tahun mengajar di Sekolah Partai Sentral dan pensiun pada 2012 lalu, Cai memang blak-blakan mendukung ide-ide liberal dan reformasi demokrasi. Perempuan tersebut pun hijrah dan tinggal di Amerika Serikat sejak tahun lalu. Dalam wawancaranya denganCNN, dia ingin pemerintah AS yang berseteru dengan Cina memperkeras pendekatannya terhadap Beijing.

Lain itu, Cai juga menyeru kepada komunitas internasional untuk bergandengan tangan menghentikan “penyusupan” PKC ke dalam institusi global dan menyebarkan cita-cita totaliter Presiden Xi.

“Hubungan antara China dan Amerika Serikat bukan sekadar konflik dua bangsa, tapi juga konfrontasi antara dua sistem dan dua ideologi," kata Cai kepada CNN.

Di sisi lain, Cina sedang menanjak menjadi negara adidaya ekonomi baru penantang Paman Sam. Kondisi Cina hari ini berbanding terbalik dari era awal berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) pada 1949. Kebangkitan ekonomi Cina dimulai ketika Deng Xiaoping memulai reformasi pasarnya pada 1970-an.

Terlepas dari pembangkangan Cai atau keberhasilan ekonomi Cina, adalah kenyataan bahwa hingga kini Cina masih dijalankan oleh pemerintahan satu partai yang sama sejak Mao mendirikan RRC. PKC dan RRC kini dipimpin oleh satu orang yang sama, Xi Jinping.

Lantas, bagaimana Xi Jinping menjalankan tugasnya sebagai pemimpin partai sekaligus negara?

Struktur PKC

Sejak memenangkan perang sipil melawan nasionalis Kuomintang yang disokong Amerika Serikat, PKCterus mempertahankan monopoli politiknya dengan menganut negara satu partai. Sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, PKC berperan sebagai pemegang kendali negara dari tingkat pusat sampai daerah. Lingkup kuasanya juga mencakup sipil dan militer.

PKC juga ikut mengawasi pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat dan bangkit sebagai kekuatan global. Selain PKC, Pemerintah Cina sebenarnya juga mengakui delapan partai lain. Delapan partai ini turut dilibatkan dalam penentuan arah kebijakan negara, meski mereka harus tetap mendukung garis politik PKC sebagai partai utama.

Populasi Cina kontemporer mencapai lebih dari 1,3 miliar jiwa. Dari jumlah itu, sekitar tujuh persen atau lebih dari 90 juta penduduk merupakan anggota PKC. Dengan jumlah keanggotaan yang begitu besar, tak heran jika PKC merupakan salah satu partai politik terbesar di dunia.

Di Cina, keanggotaan dan kesetiaan kepada partai sangat penting bagi kesuksesan karier seseorang, entah sebagai politisi, pebisnis, bahkan artis. Miliarder macam Jack Ma si pendiri Alibaba dan Ren Zhengfei dari Huawei atau selebriti Fan Bingbing semuanya adalah anggota partai.

Struktur PKC dari jenjang bawah hingga atas dapat dibayangkan laiknya piramida. Encyclopaedia Britannica dan Council on Foreign Relationsmenyebut, alas piramida PKC adalah Kongres Nasional Partai. Diselenggarakan setiap lima tahun sekali, Kongres ini bisa dihadiri hingga 2.000-an delegasi. Kongres berfungsi untuk menetapkan kebijakan utama partai serta memilih struktur Komite Sentral.

Berada satu strip di atas Kongres, Komisi Sentral adalah badan yang diisi sekitar 376 anggota. Mereka adalah para menteri, pejabat senior, kepala provinsi, dan perwira militer. Komite Sentral adalah semacam “dewan direksi” yang diberi mandat memilih anggota Politbiro PKC.

Diisi sekitar 20 sampai 25 anggota, Politbiro bertugas mengawal penegakan garis partai. Lain itu, Politbiro PKC juga mengontrol tiga badan penting, yaitu Dewan Negara, Komisi Militer Pusat, dan Kongres Rakyat Nasional atau setara parlemen di negara lain.

Di atas Politbiro ada Komite Tetap Politbiro yang terdiri dari tujuh anggota. Mereka adalah para pembuat keputusan terpenting dalam PKC dan karena itu dianggap sebagai yang paling otoritatif dalam kepemimpinan tertinggi partai maupun negara.

Apabila dirangkum, Komite Sentral, Politbiro, dan Komite Tetap Politbiro adalah tiga struktur utama yang menopang kekuasaan PKC. Lalu, posisi puncak piramida PKC adalah jabatan Sekretaris Jenderal yang kini dipegang oleh Xi Jinping.

Di samping Politbiro, ada pula Sektretariat Sentral PKC yang bertanggung jawab atas urusan administrasi kepartaian. Pemimpin Sektretariat Sentral adalah pejabat tertinggi partai, yang lagi-lagi, adalah Xi Jinping sendiri. Sekretarian Sentral punya tugas utama mengejawantahkan haluan Politbiro menjadi instruksi operasional yang akan dilaksanakan oleh tujuh departemen di bawahnya.

PKC juga punya kepanjangan tangan di tingkat kota, desa, kampung, tempat kerja besar, sekolah dan sebagainya. Media PKC adalah surat kabar harian Renmin Ribao (secara harafiah berarti Harian Rakyat) dan jurnal dwi mingguan Quishi (Bendera Merah).

Era Baru Xi Jinping

Presiden Xi Jinping menggodog ideologi politiknya sendiri untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin tertinggi. Ideologi yang lazim disebut Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme Berkarakteristik Cina untuk Menyongsong Era Baru itu mulai didengungkan oleh tokoh-tokoh teras PKC sejak Kongres Partai pada 2017.

Setelah Kongres Partai ke-19 setahun kemudian, Pemikiran Xi Jinping dimasukkan dalam Konstitusi PKC. Hal itu menegaskan kendali penuh Xi Jinping atas PKC dan membuatnya hampir tidak mungkin ditantang secara politik. Bagaimana tidak, sepanjang sejarah RRC, hanya ada dua pemimpin yang pemikirannya dijadikan konstitusi: Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

“Doktrin tersebut adalah cetak biru untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat kekuasaan di tiga tingkat: negara, partai, dan Xi Jinping sendiri,” tulis laman The New York Times.

Sementara itu, kantor berita plat merah Cina Xinhua menyebut Pemikiran Xi Jinping sebagai, “Pencapaian terbaru dalam pengadaptasian Marxisme ke dalam konteks Cina dan rangkuman pengalaman praktis dan kebijaksanaan kolektif PKC dan rakyat Cina.”

Presiden Xi Jinping telah pula menetapkan serangkaian tujuan nasional Cina untuk tahun 2050. Dia ingin menjadikan Cina sebagai pemimpin kekuatan politik global, mengubah militernya menjadi kekuatan kelas dunia, dan memberantas kemiskinan ekstrem. Dia membayangkan Cina sebagai negara sosialis yang dimodernisasi.

Xi Jinping, yang naik kuasa sebagai Sekjen PKC pada 15 November 2012, tepat hari ini 8 tahun lalu, juga berjanji akan memperdalam reformasi ekonomi dengan membuka pasarnya bagi investor asing sebagai salah satu langkahnya.

Doktrin baru Xi Jinping masih menghormati sosok dan pemikiran Marx dan Mao. Bagi Xi, ideologi negara saat ini pada dasarnya tetaplah marxisme yang sejak dulu dianggap sebagai fundamen pendirian RRC dan pembebas Cina dari kekuatan asing. Dipandu marxisme, komunis Cina berhasil mengalahkan Jepang dan kelompok Nasionalis yang disokong Barat.

Dalam artikelnya yang diterbitkan Dissent Magazine, sejarawan dari University of British Columbia Timothy Cheek dan Profesor Studi Asia Timur dari Université de Montréal David Ownby menyebut bahwa Xi Jinping menilai marxisme berubah seiring waktu.

Marxisme, masih menurut Xi Jinping, harus diintegrasikan dengan budaya lokal agar efektif. Untuk mewujudkan cita-cita marxisme, perlu partai yang kuat dan pemimpin yang hebat. Lebih lanjut, Xi Jinping memakai marxisme sebagai pemersatu rakyat dan bukan untuk menginspirasi perjuangan kelas.

Xi Jinping dan PKC kini cenderung menyandarkan ideologi dan kebijakannya pada Maoisme. Layaknya Mao, Xi Jinping memprioritaskan penguatan partai, menanamkan nilai-nilai sosialis kolektif, dan menyingkirkan lawan politik yang tidak sejalan. Karenanya, dia sering dirujuk sebagai Neo-Maois.

Direktur Studi Asia di Council on Foreign Relations (CFR) Elizabeth C. Economy dalam artikel yang terbit di Foreign Affairs menyebut Xi Jinping menghidupkan kembali metode Maois bukan untuk sepenuhnya kembali ke masa lalu, tetapi untuk memajukan agenda transformatifnya sendiri.

Dengan itu dia memastikan semua aktivitas politik, sosial, dan ekonomi Cina untuk melayani kepentingan PKC. Xi Jinping menghapus dikotomi publik dan swasta di bidang politik dan ekonomi hingga menghapus batas masa jabatan presiden. Dia juga bercita-cita untuk menghapus batas politik dan fisik yang memisahkan Cina daratan dengan Taiwan dan Hong Kong. Terakhir, dia menawarkan sistem politik dan kenegaraan Cina sebagai model bagi negara lain yang tak suka dengan sistem demokrasi liberal.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 26 September 2020. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.