Adi Briantika

Seorang wartawan tingkat utama yang biasa meliput bidang hukum, sosial, hak asasi manusia, dan Papua.

Indeks Tulisan

Politik
Selasa, 10 Jan 2023

Jeda Kemanusiaan Papua: Pahami Konteks agar Tak Sia-Sia

Sebagai jalan tengah, harus ada pihak lain yang dipercaya oleh kedua belah pihak.
Politik
Senin, 9 Jan 2023

Polri & TNI Bersinergi Kawal Pembangunan Infrastruktur di Papua

Polisi dan TNI akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur di Papua. 
Hukum
Senin, 9 Jan 2023

Polri Kembali Kirim Berkas Ismail Bolong ke Kejaksaan

Polri kembali mengirimkan berkas perkara Ismail Bolong ke Kejaksaan. Sebelumnya berkas tersebut dikembalikan jaksa karena alasan belum lengkap.
Hukum
Senin, 9 Jan 2023

Polisi Uji Lab Kandungan PG Tiga Distributor Bahan Baku Obat

Polisi masih melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku yang digunakan oleh tiga distributor farmasi yakni PT TBK, PT APG, dan PT FJP.
Hukum
Senin, 9 Jan 2023

Panglima TNI Ikut Resmikan Gedung Baru Polda Papua

Kapolri berharap pembangunan gedung baru Polda Papua bisa mendukung program pembangunan Jokowi di Indonesia Timur.
Politik
Sabtu, 7 Jan 2023

Moeldoko: Kita Harus Jaga Situasi Politik Tetap Adem

"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita semua harus menjaga agar kondusifitas situasi politik itu tetap adem," kata Moeldoko.
Politik
Sabtu, 7 Jan 2023

KontraS dan ICW Kritik Proses Penunjukan Pj Kepala Daerah

KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan. 
Hukum
Sabtu, 7 Jan 2023

Pelaku Mutilasi di Bekasi Terancam Hukuman Mati

Ecky dijerat dengan pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 KUHP juncto Pasal 339 KUHP.
Hukum
Jumat, 6 Jan 2023

ICW Temukan Pola Korupsi Makin Canggih Jelang Pemilu 2024

ICW mengamati praktik suap terkait konsesi pengelolaan sumber daya alam, sektor pengadaan, hingga mahar politik biasanya akan mencuat jelang tahun politik.
Politik
Jumat, 6 Jan 2023

ICW soal Kinerja Legislasi DPR: Kerap Buru-buru & Abaikan Publik

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.