Apakah Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2025?

tirto.id - Sejumlah daerah menjalankan program pemutihan pajak kendaraan untuk tahun 2025. Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan menghapus seluruh tunggakan pajak dari tahun 2024 ke belakang, sehingga yang perlu dibayarkan hanya pajak tahun berjalan.

Jawa Tengah juga menerapkan kebijakan serupa dengan pembebasan semua pokok dan denda, kecuali untuk pajak kendaraan tahun 2025. Di sisi lain, Kalimantan Selatan menawarkan diskon khusus, penurunan persentase denda, serta gratis biaya BBN-II, sementara Aceh menerapkan pemutihan progresif bagi pemilik lebih dari satu unit kendaraan.

Adapun wilayah lain seperti Banten, Kalimantan Timur, dan Bali pun memiliki mekanisme serta insentif yang unik seperti bebas biaya denda atau potongan tarif untuk memberikan keringanan finansial bagi masyarakat.

Program pemutihan pajak kendaraan dari berbagai wilayah tersebut bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah melunasi kewajiban pajak kendaraan dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di masa depan.

Apakah Tahun 2025 Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta?

Selain kebijakan yang telah diterapkan di berbagai provinsi di Indonesia tersebut, masyarakat Jakarta juga berharap bahwa Pemerintah Provinsi DKI juga akan mengadakan pemutihan pajak kendaraan di tahun 2025.

Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Pemprov Jakarta, di tengah semakin banyaknya provinsi yang memberlakukan program keringanan ini, banyak pihak yang ingin agar Jakarta segera merumuskan dan meluncurkan kebijakan serupa untuk membantu meringankan beban keuangan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kendati demikian, hingga saat ini wilayah Jakarta belum secara resmi mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan untuk tahun 2025. Dilansir dari Antara, berdasarkan sebuah wawancara dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, situasinya cukup berbeda dengan beberapa daerah lain yang memberikan kebijakan pembebasan pajak untuk kendaraan tertentu.

Menurutnya, kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tetap harus membayar pajak karena di Jakarta terbukti bahwa rata-rata mobil kedua dan ketiga tidak melunasi kewajiban pajaknya.

Dalam pernyataan tersebut, Pramono juga menegaskan komitmen untuk mengejar dan memastikan agar setiap kendaraan, tanpa terkecuali, berapapun jumlahnya, wajib membayar pajak. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menegakkan konsep disiplin kepatuhan pembayaran pajak di Jakarta, dengan alasan bahwa beban dari kepatuhan pajak tersebut harus dirasakan secara merata oleh semua pengguna kendaraan.

Jadi, meskipun ada program pemutihan pajak di beberapa provinsi lain untuk membantu masyarakat meringankan kewajiban finansialnya, sampai saat ini Jakarta memilih untuk tidak menerapkan kebijakan serupa dan tetap mempertahankan ketentuan bahwa setiap kendaraan bermotor yang terdaftar di ibukota harus membayar pajak secara penuh.

Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2025 Kapan Dibuka?

Di tahun 2024 sendiri, terdapat program pemutihan wilayah Jakarta yang sebelumnya berlaku untuk penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor, yakni pada periode 2 Desember 2024 hingga 31 Desember 2024. Jika nantinya ada program pemutihan untuk tahun 2025, kemungkinannya adalah bahwa jadwalnya akan mengikuti pola yang sama, yaitu pada periode akhir tahun.

Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyatakan bahwa kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tetap harus membayar pajak. Menurutnya, pemerintah akan menindak tegas agar semua kendaraan, berapapun jumlahnya, memenuhi kewajiban pajaknya.

Jadi perlu diperhatikan bahwa jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang disebutkan sebelumnya tidak bisa dijadikan acuan untuk program serupa di tahun 2025, melainkan hanya sebagai perkiraan saja jika Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan program itu kembali di tahun ini.

Cara Cek Info Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2025

Untuk mengecek info mengenai adanya program pemutihan pajak kendaraan jakarta di tahun 2025 ini, Anda bisa mengunjungi berbagai situs atau media sosial resmi pemprov DKI seperti di laman Bapenda Jakarta dan akun Instagram @humaspajakjakarta.