tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberlakukan sistem kerja work from home (WFH) dan pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online selama tiga hari. Kebijakan ini berlangsung mulai 15 hingga 17 Oktober 2026, guna menekan mobilitas masyarakat dan percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang kini mengalami kelangkaan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja melalui WFH. Surat ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
"Seluruh pimpinan instansi vertikal, pimpinan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pimpinan BUMN & BUMD di Bali, serta satuan pendidikan negeri dan swasta di Provinsi Bali diminta untuk menerapkan sistem kerja work from home (bekerja dari rumah/tempat tinggal masing-masing) pada 15 Oktober sampai 17 Oktober 2026," tulis Dewa Made Indra dalam surat dikutip Tirto, Rabu (14/10/2026).
"Unit kerja maupun pegawai yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung, pelayanan kedaruratan, dan keamanan tetap menjalankan tugas kedinasan di kantor sebagaimana biasa," terangnya.
Tak hanya itu, sekolah-sekolah negeri/swasta tingkat perguruan tinggi juga diminta daring, namun tetap memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikannya. WFH juga tidak mengurangi tanggung jawab maupun produktivitas aparatur kedinasan.
Diharapkan, upaya kelancaran distribusi BBM dapat berjalan dengan baik. "Sementara aktivitas pemerintahan, pendidikan dan pelayanan publik tetap terlaksana secara optimal," pungkasnya.
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar juga memberikan surat edaran antisipasi kelangkaan BBM terkait pembelajaran. Surat nomor B/100.3.4/99/DISDIKPORA yang ditujukan ke Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP tingkat negeri/swasta di lingkungan Kota Denpasar.
"Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat berdampak pada mobilitas guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik, serta untuk tetap menjaga keberlangsungan proses pembelajaran secara normal, untuk seluruh Satuan Pendidikan Swasta/Negeri di Kota Denpasar untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dari hari Kamis, 15 Oktober s/d Sabtu 17 Oktober 2026," terang Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, Rabu (14/10/2026).
Menanggapi hal itu, beberapa warga yang bekerja di instansi pemerintah, pendidikan mengaku lega dengan adanya kebijakan ini. Diharapkan, hal ini dapat meringankan untuk tidak terlalu banyak mobilitas di tengah sulitnya mencari BBM kendaraannya.
"Sudah dapat, besok sudah diberlakukan daring," terang sumber guru yang tidak mau disebutkan namanya.
Mobilitas Lumpuh Akibat Antre BBM Berjam-jam
Krisis kelangkaan bahan bakar ini sempat melumpuhkan aktivitas warga lokal akibat antrean kendaraan yang mengular panjang di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali.
"Antri 3,5 jam dari jam 20.30 Wita sampai 00.00 wita mas. Pas antri, kurang dari 5 motor aja, tutup. [Alasannya] karyawan kami kelelahan," ujar warga yang tidak mau disebut namanya.
Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Bali atas antrean panjang dan kendala pengisian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan itu disampaikan usai menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Bali, Wayan Koster di Denpasar, Bali pada Selasa (13/10/2026).
"Pertama-tama atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku direktur utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrean yang beberapa hari ini kita alami bersama khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali," ujar Simon.
Simon menjelaskan, gangguan distribusi dipicu oleh kendala teknis pada jangkar kapal pengangkut BBM saat proses bongkar muat, sehingga jadwal sandar mundur dari Senin pagi menjadi malam hari.
Sementara itu, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim-Balinusra, Ahad Rahedi, mengatakan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi akibat disparitas harga juga turut memperngaruhi dinamika ketersediaan stok di tingkat SPBU.
"Mengalami perubahan atau kenaikan konsumsi, pola penyesuaian ini meliputi produk Pertamax dan juga Pertalite yang memang di antara dua produk ini yang paling diminati oleh masyarakat, terkait dengan keterjangkauan harganya," ujarnya.
Guna mengurai antrean, Pertamina Patra Niaga menambah pasokan BBM sebanyak 26.200 kiloliter yang dikirim secara bertahap. Selain mempercepat pengiriman dari depo, pertamina juga mengoperasikan sejumlah SPBU strategis selama 24 jam penuh di wilayah Denpasar, Badung, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Buleleng hingga Gianyar.
Penulis: Ahmad Firizqi Irwan
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id

































