tirto.id - Pagu anggaran 2025 dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dipangkas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 2025 di Jakarta, Senin (29/7/2024).
Sarwo mengungkap, pagu indikatif Bapanas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp329,9 miliar, yang mana turun 25,45 persen dari pagu reguler 2024 non-bantuan pangan. Meski demikian, dia mengakui bukan saja anggaran Bapanas yang dipanggas, namun juga seluruh kementerian/lembaga.
"Jadi bukan hanya Bapanas saja yang turun, tetapi hampir seluruh kementerian/lembaga anggarannya 2025 ini turun, mungkin persiapan untuk program Bapak Presiden yang baru berkaitan dengan makan gratis," kata Sarwo Edhy.
Secara detail, Sarwo juga mengatakan kementerian di bidang pangan yakni Kementerian Pertanian memiliki pagu indikatif yang turun signifikan sebesar Rp6 triliun.
"Karena Kementerian Pertanian juga turun dari Rp14 triliun menjadi Rp8 triliun, jadi memang turunnya sangat signifikan sekitar Rp6 triliun," tutur dia.
Untuk menjalankan program kerja Bapanas pada 2025, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk meminta anggaran tambahan sekitar Rp20 triliun untuk program bantuan pangan dan non-bantuan pangan.
"Jadi memang ini turun tapi kita masih ada pagu indikatif bantuan pangan sekitar Rp20 triliun yang akan kita usulkan," ujar Sarwo.
Diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati anggaran program Makan Bergizi Gratis pada 2025 sebesar Rp71 triliun.
Kesepakatan ini diambil setelah perwakilan pemerintah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024). Pihak pemerintah diwakili Airlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden terpilih dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang, telah sepakat dan setuju dengan kesadaran makro yang sekarang dalam pembahasan DPR,” kata Airlangga.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
