Masuk tirto.id
tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi pekerjaan berat untuk kembali ke parlemen setelah gagal melewati parliamentary threshold atau ambang batas pada Pemilu 2024. Alih-alih fokus membenahi kekuatan menghadapi pemilihan mendatang, partai berlambang Ka'bah itu justru kembali dihadapkan pada konflik internal yang melibatkan sejumlah elite partai.
Teranyar, Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menonaktifkan Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum. Mardiono beralasan keputusan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi kepengurusan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
“Itu bukan barang terlarang, pertama. Yang kedua, ini adalah proses politik internal,” kata Mardiono kepada para wartawan, Senin (2/11/2026).
Selain itu, Mardiono menilai kedua pengurus itu tidak aktif mengikuti kegiatan partai sejak Muktamar PPP pada September 2025. Taj Yasin dan Agus disebutnya tidak menghadiri sejumlah agenda organisasi, termasuk Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar pada Februari 2026, serta kegiatan konsolidasi di daerah.
Namun, Taj Yasin membantah tudingan tersebut. Wakil Gubernur Jawa Tengah itu mengaku masih menghadiri kegiatan partai selama menerima undangan. Ia juga mengaku belum menerima surat resmi mengenai penonaktifannya dan baru mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan media.
"Ya, itu, kan, masih belum saya terima, ya, surat pencopotannya. Sampai saat ini ya baru tahu di media," ujar Taj Yasin di kompleks Gubernur Jawa Tengah, Selasa (3/11/2026).
Menurut Taj Yasin, seharusnya ada pemberitahuan resmi dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP apabila keputusan penonaktifan itu telah ditetapkan. Terlebih, terdapat tiga nama yang disebut masuk dalam keputusan pergantian kepengurusan tersebut.
Taj Yasin juga membantah tudingan bahwa dirinya mengirimkan surat kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menghentikan Mukernas PPP karena dianggap ilegal. Ia berharap persoalan internal partai dapat diselesaikan melalui jalan tengah.
"Ya, semoga ada titik temu lah biar bisa kumpul lagi," katanya.
Dilanda Konflik Sejak Awal
Konflik internal PPP yang mencuat pada 2025 terjadi setelah penyelenggaraan Muktamar X di Ancol, Jakarta, pada 27–28 September 2025. Forum tertinggi partai tersebut justru memunculkan dualisme kepemimpinan setelah dua kubu sama-sama mengklaim memiliki legitimasi untuk memimpin PPP.
Kubu yang mendukung Muhamad Mardiono menyatakan Mardiono terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Namun, keputusan tersebut ditolak oleh kubu pendukung Agus Suparmanto.
Ketegangan di antara kedua kelompok bahkan berujung kericuhan hingga sejumlah kader dilaporkan terluka dan harus mendapatkan perawatan.
Sehari setelahnya, Agus Suparmanto menyatakan dirinya juga terpilih sebagai ketua umum PPP. Ia bersama pendukungnya berencana mendaftarkan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum. Hingga demikian, muncul dua kelompok yang sama-sama mengklaim sebagai kepengurusan sah PPP, yakni kubu Mardiono dan kubu Agus.
Konflik kemudian bergeser ke persoalan pengesahan kepengurusan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah tidak ingin mencampuri perselisihan internal partai dan akan memeriksa dokumen kepengurusan yang diajukan, termasuk kesesuaiannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.
Hingga akhirnya Kementerian Hukum mengesahkan kepengurusan yang dipimpin Mardiono. Keputusan itu tidak serta-merta mengakhiri perselisihan. Kubu Agus menyatakan keberatan dan menilai pengesahan tersebut bermasalah. Mereka bahkan membuka kemungkinan menempuh langkah administratif maupun hukum untuk menggugat keputusan pemerintah.
Kedua kubu akhirnya menempuh jalan rekonsiliasi. Kesepakatan itu menempatkan Mardiono sebagai ketua umum, sementara Agus Suparmanto masuk dalam kepengurusan sebagai wakil ketua umum. Taj Yasin Maimoen ditetapkan sebagai sekretaris jenderal.
Meski demikian, kesepakatan kedua kubu tidak sepenuhnya menghilangkan persoalan hukum. Pada Oktober 2025, DPLN PPP Malaysia menggugat kepengurusan Mardiono dan Agus ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut turut mempersoalkan keabsahan hasil muktamar dan proses pembentukan kepengurusan partai.
Kehilangan Senayan dan Tantangan Kebangkitan PPP
Penonaktifan Taj Yasin dan Agus Suparmanto menambah daftar persoalan internal PPP setelah konflik kepengurusan yang berlangsung sejak Muktamar itu.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, melihat PPP dilanda permasalahan ganda berupa keterpurukan elektoral dan konflik internal. Padahal, seharusnya kegagalan masuk parlemen menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki organisasi.
"PPP bukan hanya sedang kehilangan kursi di parlemen, tetapi juga sedang diuji kemampuannya menjaga soliditas organisasi dan kepercayaan basis pemilih," kata Arifki kepada Tirto, Selasa.
Senada, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, menilai PPP sedang mengalami krisis institusional dan krisis kepemimpinan. Konflik internal yang kembali terjadi berpotensi menyita energi partai yang seharusnya digunakan untuk pembenahan organisasi dan konsolidasi hingga tingkat akar rumput.
Kemunduran elektoral PPP bisa terlihat dari perolehan suara dalam dua pemilu terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PPP memperoleh 6.323.147 suara atau 4,52 persen pada Pemilu 2019. Partai ini masih mendapatkan 19 kursi DPR RI.
Pada Pemilu 2024, perolehan suara PPP turun menjadi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Angka tersebut berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen, sehingga PPP tidak mendapatkan satu pun kursi DPR RI.
Dengan demikian, PPP kehilangan sekitar 444 ribu suara dalam lima tahun. Penurunan itu membuat partai yang telah lama menjadi bagian dari parlemen tersebut untuk pertama kalinya gagal mempertahankan representasinya pada periode DPR 2024-2029.
Melihat dinamika soal ambang batas yang mengemuka di kalangan partai politik di DPR, Lili menilai peluang PPP kembali ke Senayan akan semakin berat. Partai dinilainya perlu melakukan konsolidasi internal, memperkuat jaringan organisasi hingga tingkat bawah, dan menawarkan platform politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Memang cukup sulit PPP untuk dapat kembali ke Senayan jika ambang batas parlemen jadi naik. Selain karena faktor konflik internal, juga karena harus bersaing dengan partai-partai nasionalis dan sesama partai berbasis massa Islam, seperti PKB, PKS dan PAN,” kata Lili dihubungi Tirto, Selasa.
PPP juga perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dan memperkuat basis pemilih muda agar tidak hanya mengandalkan loyalitas pemilih lama. Arifki menambahkan PPP tidak bisa hanya mengandalkan identitas historis sebagai partai Islam untuk mengembalikan dukungan masyarakat. Partai harus memiliki agenda konkret yang dapat menjawab persoalan umat dan masyarakat.
Gambaran tantangan tersebut juga terlihat dalam hasil survei elektabilitas partai politik. Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 mencatat elektabilitas PPP sebesar 1,6 persen. Survei terhadap 1.220 responden tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026 mencatat elektabilitas PPP sebesar 1,3 persen. Kedua hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap PPP masih berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
Pemecatan Gus Yasin dan Ancaman terhadap Basis Pesantren
Persoalan yang lebih besar dari konflik kepengurusan PPP adalah potensi renggangnya hubungan partai dengan jaringan sosial yang selama ini menjadi bagian dari kekuatannya. Hal ini terutama berkaitan dengan posisi Taj Yasin yang merupakan putra ulama karismatik KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen. Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, itu memiliki pengaruh penting dalam sejarah perjalanan PPP, khususnya di Jawa Tengah.
Pengaruh Mbah Moen tidak hanya melekat pada struktur kepartaian, tetapi juga pada hubungan sosial-keagamaan dengan jaringan pesantren, kiai, santri, dan alumni. Karena itu, penonaktifan Taj Yasin dinilai bukan sekadar persoalan pergantian jabatan Sekjen. Keputusan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan PPP dengan jaringan sosial yang memiliki kedekatan historis dengan keluarga Mbah Moen.
Arifki menilai, Taj Yasin memiliki modal sosial dan kultural yang tidak kecil karena latar belakang keluarganya serta kedekatan dengan jaringan pesantren.
"Risiko politiknya bukan semata kehilangan seorang Sekjen, tetapi kemungkinan munculnya jarak antara kepemimpinan partai dan jaringan sosial yang selama ini menjadi bagian dari kekuatan PPP," kata Arifki.
Sementara, Lili melihat persoalan tersebut juga menjadi potensi blunder politik bagi Mardiono. Sebab, Taj Yasin putra Mbah Moen yang memiliki modal ketokohan keluarga, jaringan pesantren, serta pengalaman politik di Jawa Tengah.
Keputusan penonaktifan tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan kader dan jaringan pesantren yang memiliki kedekatan dengan Taj Yasin.
"Pak Mardiono mungkin bisa mengendalikan struktur DPP, tetapi belum tentu mampu mengendalikan jaringan sosial dan politik yang dimiliki Gus Yasin. Dalam politik, menguasai struktur belum tentu berarti menguasai basis dukungan," ujar Lili.
Meski demikian, Lili mengingatkan basis pesantren tidak homogen dan tidak otomatis mengikuti pilihan politik seorang tokoh. Namun, apabila hubungan PPP dengan keluarga dan jaringan Mbah Moen memburuk, sebagian dukungan berpotensi mengalami pergeseran.
Pengamat BRIN itu melihat PKB sebagai salah satu partai yang berpotensi memperoleh limpahan dukungan karena memiliki kedekatan historis dengan komunitas Nahdliyin. Selain itu, Gerindra dan partai lain juga dapat menjadi alternatif, bergantung pada hubungan politik lokal dan kedekatan para kiai dengan figur sentral partai.
“Dalam konteks itu PPP membangun kembali kepercayaan masyarakat, terutama dari kalangan pesantren dan Nahdliyin sehingga bisa kembali ke Senayan,” tutur Lili.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
