Adakah Demo 4 September 2025 di Jakarta & Daerah? Cek Infonya

tirto.id - Demonstrasi massa rencananya digelar pada Kamis, 4 September 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Berikut informasi jadwal dan lokasinya.

Sejumlah unjuk rasa direncanakan masih digelar seiring gelombang protes masyarakat sipil terhadap pemerintah, DPR RI, dan Polri sejak 25 Agustus lalu. Di Jakarta, unjuk rasa pada Kamis direncanakan bakal dilakukan massa dari kelompok buruh.

Tidak hanya di Jakarta, demonstrasi pada Kamis direncanakan digelar di beberapa daerah lainnya. Berikut informasinya lokasi dan tuntutan yang dibawa.

Info Demo oleh Buruh di Jakarta 4 September, Lokasi, & Tuntutan

Demonstrasi massa buruh di Jakarta pada Kamis, 4 September 2025, direncanakan digelar oleh kelompok Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Sesuai rencana, demonstrasi ini akan digelar di Istana Negara Jakarta.

Gebrak merupakan aliansi sejumlah serikat buruh dan organisasi sipil lain, termasuk Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI).

Dalam seruan aksi yang diunggah di akun Instagram Konfederasi KASBI, unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis tersebut direncanakan bakal dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Melalui demonstrasi ini, massa aksi akan membawa sejumlah poin tuntutan yakni:

• Wujudkan reforma agraria, tolak sistem bank tanah,
• Stabilkan harga sembako, BBM, dan tarif dasar listrik
• mengangkat guru dan pekerja honorer jadi pegawai tetap berupah layak,
• Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan berkeadilan,
• Menghentikan brutalitas polisi dan TNI,
• Sahkan RU tenaga kerja yang berpihak kepada buruh,
• Hentikan badai PHK,
• Berlakukan upah layak nasional yang adil dan bermartabat,
• Beri jaminan kepastian kerja serta hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan palsu bagi driver ojek online.

Info Aksi Lainnya pada 4 September & di Mana Saja?

Selain demonstrasi massa buruh, unjuk rasa lainnya juga akan digelar pada 4 September 2025. Unjuk rasa ini bakal di lakukan di Jakarta dan daerah lainnya.

Di Jakarta, Aksi Kamisan ke-876 akan digelar pada Kamis, 4 September 2025 di depan Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Berdasarkan seruan Aksi Kamisan ke-876, unjuk rasa akan digelar sekitar pukul 15.00-17.00 WIB.

Selain menuntut keadilan atas korban penghilangan paksa dan pembunuhan korban Reformasi 1998, aksi ini juga akan dilakukan sebagai solidaritas atas korban kekerasan aparat dan kericuhan 28-31 Agustus.

Dalam seruan aksi yang diunggah Ibu Sumarsih, keluarga korban tragedi Semanggi I, masyarakat sipil yang hendak mengikuti aksi ini diharapkan untuk tidak merokok sepanjang unjuk rasa digelar.

Selain di Jakarta, Aksi Kamisan juga akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah pada 4 September 2025. Aksi ini direncanakan digelar di depan DPRD Sulawesi Tengah, mulai pukul 15.00 WITA.

Melalui seruan aksi yang diunggah akun @aksikamisanpalu, masyarakat sipil yang hendak mengikuti aksi bertajuk "September Hitam" ini diharapkan untuk mengenakan pakaian berwarna hitam.

Sebelumnya, gelombang protes masyarakat sipil terus terjadi pasca peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online akibat dilindas mobil rantis Brimob pada 28 Agustus.

Hingga 31 Agustus, Komnas HAM mencatat terdapat 10 korban jiwa dalam demo, dengan dugaan terdapat kekerasan aparat kepolisian saat melerai demonstrasi.

Belakangan, jurnalis di Jakarta menemukan temuan adanya pengerahan massa secara terorganisir dari luar daerah untuk merusuh di wilayah tersebut.

Mereka diduga diarahkan untuk melakukan penjarahan dan pembakaran sejumlah lokasi, tanpa benar-benar ikut jalannya unjuk rasa masyarakat sipil.

Analisis sentimen media sosial yang dilakukan Tirto.id juga menemukan adanya anomali dalam persebaran ajakan demonstrasi "Bubarkan DPR" pada 25 Agustus 2025 lalu, seperti penggunaan pendengung (buzzer) secara masif.

Oleh karenanya, terkait aksi, masyarakat sipil diharapkan terus memantau informasi yang disampaikan pihak yang terpercaya, baik dari aliansi, organisasi, atau BEM kampus masing-masing.

Informasi yang terpercaya dapat digunakan untuk mengantisipasi ajakan dan provokasi dapat mengaburkan inti dari tuntutan masyarakat sipil.