tirto.id - Direktur Pengamanan Objek Vital Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Deraku Cartenz-2021 dalam rangka pengamanan PON XX Papua. Ribuan petugas gabungan dikerahkan dalam pesta olahraga tersebut.
"Selama 30 hari, mulai 17 September-18 Oktober, operasi ini akan digelar dengan kekuatan 9.360 personel. Terdiri dari 4.450 anggota Polri, 2.665 anggota TNI, 1.875 anggota TNI VVIP, 730 personel mitra," kata Suhendri, Minggu (19/9/2021).
Ribuan personel akan berdinas di kawasan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Empat daerah itu juga menjadi lokasi pertandingan, serta penginapan atlet dan delegasi. Aparat juga akan mengamankan tempat-tempat kegiatan masyarakat lainnya.
Aktivitas masyarakat ini berimplikasi terhadap arus pergerakan orang, mobilitas transportasi serta peningkatan keamanan Di seluruh area tempat pertandingan pada jelang, saat, dan setelah PON XX. Peningkatan mobilitas ini akan menjadi gangguan apabila aparat tidak bekerja dengan baik.
Beberapa kegiatan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah penonton saat pertandingan, lokasi parkir di sekitar tempat pertandingan, serta masih adanya masyarakat yang menolak vaksin. Padahal telah divaksin merupakan salah satu syarat untuk dapat menonton pertandingan.
Soal keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pun tak luput diprioritaskan dalam operasi kali ini. Selain itu, masyarakat yang sudah menerima vaksin di sekitar daerah pertandingan masih kurang. Suhendri mengingatkan perihal potensi gangguan kamtibmas.
"Harus terus diantisipasi seperti teror bom, sabotase, perkelahian antar kelompok masyarakat, dan kriminalitas lainya," imbuh dia.
Tak hanya soal keamanan, Pemprov Papua pun berharap ada efek positif usai pelaksanaan PON, seperti pesatnya perekonomian Papua lewat kelahiran UMKM. Sesuai dengan visi Gubernur Papua yakni kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan Papua, maka UMKM setempat harus bangkit dan mandiri di negerinya sendiri.
"Hal ini perlu peran serta dari pelaku usaha. Karena tidak bisa hanya pemerintah yang mendorong, namun perlu keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Zakki Amali
