Menuju konten utama

4 Fokus Pemerintah untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi di 2023

Dari menjaga inflasi hingga menurunkan angka stunting menjadi fokus pemerintah pada 2023 demi menjaga pertumbuhan ekonomi.

4 Fokus Pemerintah untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi di 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membacakan pendapat akhir presiden terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentanh Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada empat hal yang menjadi fokus pemerintah pada 2023 ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dari berbagai ketidakpastian dan tantangan baru.

Tahun 2023 ditandai dengan situasi perekonomian dunia yang melemah. Ini karena berbagai faktor. Faktor yang dimaksud yakni inflasi tinggi karena komoditas, kenaikan suku bunga, dan konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi

"Fokus pertama pemerintah inflasi. Inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal," kata Sri Mulyani dikitip Jumat (20/1/2023).

Menurut Sri Mulyani inflasi menjadi atensi Presiden Joko Widodo agar seluruh institusi pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia, untuk bergerak bersama menjaga agar inflasi terkendali. Karena, inflasi yang muncul tidak hanya berasal dari demand side yang berasal dari jumlah uang beredar, namun juga sisi supply side, dari logistik, dari distribusi.

“Saya berharap tentu Kementerian Keuangan dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan. Di situ termasuk untuk pertanian. Kita punya dana transfer ke daerah. Pemerintah daerah, pusat semuanya bersama-sama mengatasi inflasi, terutama dari sisi supply side dan distribusi,” katanya.

Kedua, berfokus menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem. Dia mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Indonesia biasanya dibarengi dengan inequality yang juga melebar. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian menggunakan fiscal tools APBN.

"Anggaran kita untuk bantuan sosial Rp479 triliun tahun ini. Subsidi energi kita mencapai lebih dari Rp330 triliun. Apakah itu mengurangi kesenjangan? Apakah dia targeted? Apakah efektif? Bagaimana kita bisa menggunakan instrumen fiskal secara lebih baik? Itu adalah bagian yang dimana kita di Kementerian Keuangan meskipun arahan Bapak Presiden kepada seluruh pimpinan daerah kita harus menyimak dan meyakinkan bahwa tugas kita di Kementerian Keuangan sinkron dengan tujuan nasional,” jelasnya.

Ketiga yakni stunting. Anak-anak balita yang kurang gizi, nantinya akan menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal. Angka stunting sudah turun dari 33 persen ke 24 persen, namun masih akan didorong untuk jauh berkurang.

“Teman-teman Kementerian Keuangan harus berpikir bagaimana instrumen fiskal dan peranan kita untuk bisa mendorong agar stunting menurun. Bekerja sama dengan seluruh pihak, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena keberadaan kita di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Fokus keempat yaitu investasi. Dengan tren perekonomian dunia yang melemah, maka iklim investasi harus dibangun yang berdampak pada biaya dan risiko investasi menjadi turun. Sehingga walaupun interest rate naik, investor tetap bisa yakin bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari investasi.

“Orang tidak akan berinvestasi. Kalau tidak ada investasi, tidak ada penciptaan kesempatan kerja. Kalau tidak ada penciptaan kesempatan kerja, masyarakat makin menurun kesejahteraannya. As simple as that. Jadi kita semuanya di Kementerian Keuangan dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, kementerian, lembaga harus siap menggunakan instrumen kita untuk mendorong dan mengakselerasi investasi,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Bayu Septianto