tirto.id - Pada September 1948 sebuah huru-hara besar pecah di Kota Madiun. Ini adalah buntut dari pertikaian politik antara Pemerintah RI dengan koalisi Front Demokrasi Rakyat (FDR) sejak beberapa bulan sebelumnya. Pertikaian itu kian kalut karena melibatkan unsur militer, satuan-satuan laskar, dan politikus.
Pemerintah RI bersitegang dengan FDR—dibentuk pada Februari 1948 dengan menghimpun elemen Partai Sosialis (PS), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi), dan Partai Komunis Indonesia (PKI)--setelah Wakil Presiden Hatta mengumumkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi tentara (Re-Ra).
Program Re-Ra amat merugikan FDR karena mereduksi kekuatan militernya dalam TNI-Masyarakat dan Divisi Panembahan Senopati. Di tengah perselisihan itu, pada 10 Agustus, Musso datang dari Uni Soviet. Dia mengajukan konsep politik Jalan Baru dan mendorong elemen-elemen kiri di tubuh FDR berfusi di bawah pimpinan PKI.
Keadaan semakin memanas karena terjadi pembunuhan dan penculikan beberapa perwira beraliran kiri di Surakarta selama Juli-September. Menurut D.N. Aidit dalam Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 - Peristiwa Sumatera 1956 (1964), dua anggota PKI yaitu Slamet Widjaja dan Pardijo, juga jadi korban penculikan misterius. Aidit bahkan tanpa basa-basi menuding Hatta sebagai biangnya.
Puncaknya, Pemerintah RI di Yogyakarta mengirim Kolonel Gatot Subroto ke Surakarta untuk menertibkan keadaan. Dia segera mengeluarkan ultimatum kepada pihak-pihak yang bertikai untuk berhenti selambatnya tanggal 20 September. Mereka yang membangkang perintah itu akan dianggap sebagai pemberontak.
FDR yang satuan-satuan militernya sempat jadi sasaran penindakan TNI tentu saja tak menggubris ultimatum itu. Pada 18 September 1948 malam, tepat hari ini 72 tahun silam, Soemarsono, salah satu pimpinan Pesindo, mengumumkan pengambilalihan kekuasaan oleh FDR di Madiun.
“Peristiwa ini membuka jalan bagi apa yang nantinya dikenal luas sebagai peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Pagi hari 19 September 1948, pasukan FDR bergerak untuk melucuti kesatuan-kesatuan CPM [Corps Polisi Militer] dan Siliwangi di Madiun,” tulis Norman Joshua Soelias dalam Pesindo: Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950 (2016, hlm. 116).
FDR lalu membentuk Pemerintahan Front Nasional di Madiun. Pemerintah RI menuding Musso dan FDR sebagai dalang huru-hara itu. Pada 27 September, Pemerintah mengirim sebuah ekspedisi militer yang dikomandani Kolonel Sungkono untuk menumpas para petualang politik di Madiun.
Belum genap sebulan berdiri, pemerintahan FDR habis disikat TNI. Musso tewas terbunuh pada 31 Oktober 1948.
Gara-gara Peristiwa Madiun, PKI tercerai-berai dan kehilangan pucuk-pucuk pimpinannya. Selain Musso, pemimpin PKI seperti Amir Sjarifuddin, Maruto Darusman, dan Sarjono juga tewas di hadapan bedil tentara. Sementara tokoh-tokoh FDR senior lainnya seperti Alimin, Tan Ling Djie, dan Wikana dijebloskan ke penjara.
Namun, ibarat pepatah “mati satu tumbuh seribu”, Madiun Affair justru membuka peluang politik bagi kelompok muda PKI yang berhimpun di sekitar trio Aidit-Njoto-Lukman. Kelak berkat mereka PKI tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia.
Tiarap
Jacques Leclerc penulis buku Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka (2011) menyebut trio ini punya karier politik yang bagus di PKI dan FDR. Dipa Nusantara Aidit masuk jajaran Comite Central PKI sejak kongres partai di Surakarta pada Januari 1947. Dua bulan kemudian dia ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PKI di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sementara Lukman dan Njoto masuk Comite Central pada Agustus 1948 setelah Musso mengambil alih kepemimpinan PKI.
Di bawah komando Musso, Aidit bekerja di kantor pusat PKI yang baru di Surakarta. Bidangnya adalah mengurusi masalah agraria. Lukman bekerja di bagian agitasi dan propaganda. Sementara Njoto, ditugasi mengatur soal hubungan dengan badan perwakilan partai.
Seperti banyak kader komunis lainnya, Aidit dan Lukman juga kena ciduk tentara pada akhir September 1948. Namun, keduanya berhasil kabur dari penjara dan menghilang. Lepas dari TNI, mereka masih harus lari dari kejaran Belanda.
Pada awal 1949, barulah tersiar kabar bahwa mereka bersembunyi di Jakarta. Tapi, kawan-kawan komunis mereka mengembuskan isu bahwa Aidit dan Lukman lari ke Cina.
“Isyu-isyu tentang kehadiran Aidit dan Lukman di Cina telah disiarkan dengan seksama guna menyesatkan penguberan polisi Belanda,” tulis Leclerc dalam “Aidit dan Partai pada Tahun 1950” yang terbit di jurnal Prisma (1982).
Sementara itu, Njoto tak diketahui ke mana rimbanya. Seperti dua kameradnya, kemungkinan dia juga sempat ditangkap dan lalu kabur saat Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Hanya ada seketip informasi soal ini di Harian Rakjat edisi 7 September 1955.
Koran resmi PKI itu menulis, “Selama agresi kolonial kedua (1949) memimpin perlawanan gerilja di beberapa daerah, pernah ditangkap ‘IVG’ Belanda, meloloskan diri.”
Sejak akhir 1948 hingga pertengahan 1949 PKI benar-benar tiarap. Meski begitu, Pemerintah RI sebenarnya tidak membubarkannya. Perhatian pemerintah saat itu tersita untuk menghadapi agresi Belanda. Pemerintah juga memandang kerusuhan di Madiun sebagai aksi parsial dan terbatas di Jawa. Pasalnya, seturut catatan Norman, FDR di Sumatra tetap menyatakan setia kepada RI.
Pemerintah menilai PKI tak lagi mengancam secara politis sejak beberapa pemimpin radikal mereka tumpas. Lain itu, tokoh-tokoh Pemerintah RI yang umumnya pernah berkecimpung dalam pergerakan nasional juga berkaca pada pola gerakan PKI pascapemberontakan 1926.
“Ada suatu mitos bahwa PKI tumbuh subur jika bergerak di bawah tanah. Sehingga membiarkannya bergerak di permukaan memudahkan pemerintah untuk mengawasi atau mengendalikannya,” tulis Fadrik Aziz dalam Njoto, Biografi Pemikiran 1951-1965 (2017, hlm. 26).
Gerilya Politik di Jakarta
Eksponen PKI yang tersisa baru mulai bergerak lagi pada September 1949. Dari Yogyakarta, Alimin memulai sebuah usah konsolidasi kader. Dia mencoba membangun ulang partai secara eksklusif—organisasi kecil yang diisi kader-kader paling cakap. Pendekatan ini berbeda dari konsep Jalan Baru ala Musso.
Di saat yang sama, Aidit dan Lukman juga bergerak diam-diam mempersiapkan Comite Jakarta Raya. Sebuah kantor baru disiapkan di Kemayoran. Murad Aidit, adik kandung D.N. Aidit, bercerita bahwa kakaknya dan kawan-kawan sampai membawa beberapa atribut penting dari Yogyakarta untuk keperluan komite baru itu.
“Karena merasa sangat cinta dan terikat secara emosional, papan nama PKI yang di jalan Kranggan 53 Yogyakarta, mereka boyong ke Jakarta,” tulis Murad dalam memoar Aidit Sang Legenda (2005, hlm. 122-123).
Beda dengan cara Alimin yang eksklusif, Aidit dan Lukman membangun organisasi yang berwatak masif. Anggota Lembaga Sejarah PKI Busjarie Latif menyebut, jejaring yang luas dibangun di kalangan buruh, tani, hingga organisasi pemuda dan perempuan. Mereka juga menerbitkan beberapa majalah sebagai corong agitasi.
Pada awal 1950, Njoto datang dari Surabaya dan memperkuat kelompok ini. PKI Jakarta pun semakin berani unjuk gerakan secara terbuka.
“1 Mei 1950 adalah demonstrasi besar kaum buruh Jakarta di bawah pimpinan yang memanifestasikan semangat patriotisme membela RI Proklamasi 1945 dan perpaduannya dengan internasionalisme-proletar,” tulis Busjarie dalam Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI 1920-1965 (2014, hlm. 311).
Meski begitu, Aidit dan Lukman belum tampil secara terang-terang setidaknya sampai Juli 1950. Kala itu, media-media di Jakarta memberitakan dua pemuda yang ditahan di Tanjung Priok. Konon mereka datang dari Singapura dan mencoba keluar dari pelabuhan secara ilegal.
Berita itu sebenarnya tak terlalu menghebohkan dan semua orang akhirnya tahu dua pemuda itu adalah Aidit dan Lukman. Namun, peristiwa itu tetap jadi kasak-kusuk di kalangan orang-orang politik. Pasalnya, Aidit dan Lukman diisukan sempat ke Cina atau Vietnam.
Seturut penelusuran Leclerc, kejadian itu sebenarnya adalah akal-akalan Aidit-Lukman dan Syam Kamaruzzaman. Konon, dikabarkan bahwa Aidit dan Lukman menghadiri proklamasi Republik Rakyat Cina. Tujuannya adalah membentuk citra ketokohan Aidit dan Lukman sekaligus memberi sinyal untuk bergerak secara terbuka.
“Jadi, Aidit dan Lukman telah keluar dari bawah tanah, pada saat keadaan dianggap tidak lagi berbahaya. Dengan memilih cara spektakuler itu suratkabar-suratkabar pun memberitakannya. Juga melalui cerita kembali dari Cina merah, Cina revolusioner, mereka mau memberikan prestise diri mereka sebagai pimpinan yang sebelumnya berkedudukan di Yogya kembali ke Jakarta,” tulis Leclerc.
Setelah sandiwara politik itu, trio Aidit-Lukman-Njoto bergerak makin gencar. Pada 15 Agustus 1950 mereka menerbitkan lagi Bintang Merah, majalah teori PKI yang sempat tutup usai Madiun Affair. Karena majalah inilah kelompok Aidit lalu disebut sebagai Kelompok Bintang Merah. Dua hari kemudian, bertepatan dengan ulang tahun Proklamasi, Njoto dan kawan-kawan senimannya mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).
Usaha-usaha itu tidak sia-sia. Kelompok Bintang Merah akhirnya berhasil naik ke pucuk pimpinan PKI, menggeser tokoh-tokoh tua yang kalah progresif. Pada 7 Januari 1951, CC PKI mengumumkan susunan politbiro baru yang terdiri dari Alimin, Aidit, Lukman, Njoto, dan Sudisman.
Editor: Irfan Teguh
