tirto.id - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mempertimbangkan menggunakan jasa orang asing sebagai pimpinan di kampus negeri. Itu semata agar kualitas pendidikan meningkat meski ditentang banyak orang, termasuk para rektor, katanya.
"Saya di-bully habis-habisan, para rektor protes kepada kami, padahal kita harus belajar dari luar negeri. Singapura sukses karena rektornya dari luar negeri, Taiwan dan Cina maju juga rektornya dari luar negeri, bahkan Arab Saudi rektornya dari Amerika dan dosennya 40 persen dari Amerika dan Eropa, sekarang masuk peringkat 189 dunia," katanya 22 Juli lalu.
Nasir tampaknya tidak main-main dengan usulnya. Terbukti, Rabu (31/7/2019) lalu dia mengaku telah lapor ke Presiden Joko Widodo soal ini. Laporan dibutuhkan karena agar usulnya bisa terealisasi, ada regulasi yang perlu ditata ulang.
"Kalau peraturan pemerintahnya sudah diubah, peraturan menteri akan mengikuti dengan sendirinya," katanya.
Nasir lantas bicara soal kriteria calon rektor hingga kampus mana yang cocok dijadikan pilot project.
Para calon rektor akan ditantang meningkatkan kualitas pendidikan dengan keberhasilan yang diukur secara kuantitatif. Misalnya, membawa kampus yang dia kelola jadi peringkat 200 terbaik dunia, lalu 150, lalu tembus 100. "Harus seperti itu, kami tidak bisa targetnya item per item."
Calon rektor juga mesti sudah punya pengalaman memimpin kampus dan telah meningkatkan kualitas kampus yang dia pimpin, tegas Nasir, bekas Rektor Universitas Diponegoro.
Sementara kampus yang cocok, katanya, adalah kampus yang sudah menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Jumlah PTNBH ada 11 dari total 112 PTN yang ada di Indonesia, dua di antaranya UI dan ITB.
Nasir menargetkan pada 2020 nanti sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor asing. Empat tahun kemudian, 2024, jumlahnya ditargetkan meningkat jadi lima.
Bukan hanya rektor, Nasir juga usul kampus-kampus menerima dosen luar mengajar.
"Kalau dosen sifatnya homogen tidak akan maju. Rata-rata perguruan tinggi di Indonesia hampir homogen," ujarnya. "Kalau perguruan tinggi luar sudah ada dosen asing. Meneliti dan bekerja sama. Ini harus kita dorong," ujarnya.
Kontra
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menolak tegas usul ini.
"Itu kebijakan ngawur. Enggak perlulah kalau asing dikasih posisi rektor," katanya kepada reporter Tirto, Kamis (1/8/2019).
Menurutnya usul ini hanya upaya pemerintah menutup-nutupi kegagalan mereka mengembangkan sumber daya di bidang pendidikan. Tak perlu ada rektor atau bahkan dosen luar jika seandainya pemerintah mampu meningkatkan kualitas SDM.
"Bagaimana dengan program strategis peningkatan mutu dosen [lokal]? Itu yang kita enggak pernah dengar," katanya.
Mestinya, kata Ubaid, pemerintah membuat peta jalan yang jelas untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Dalam peta jalan itu mengundang dosen luar bisa masuk dalam salah satu program saja. "Jadi jangan bikin program-program yang pragmatis, yang tidak terorganisir dengan baik," tambahnya.
Hal serupa dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Komisi X mengurusi bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah. Hetifah bilang, peningkatan peringkat kampus tidak serta merta berhasil jika dipimpin rektor asing.
Yang jadi akar masalahnya adalah pengelolaan perguruan tinggi, katanya kepada reporter Tirto. Maka selama pengelolaannya diperbaiki, peningkatan kualitas akan mengikuti.
Nasir tahu banyak yang menolak usulnya, tapi dia santai saja. Dia merasa ketidaksetujuan muncul karena ketidaktahuan.
"Menolak itu biasa. Nanti kami jelaskan, baru dia paham," katanya kepada awak media di Jakarta Pusat.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Rio Apinino
