tirto.id - Manajemen Lion Air mengajukan permohonan penundaan pelunasan jasa kebandaraan kepada PT Angkasa Pura I untuk periode Januari-Maret 2019 melalui sebuah surat.
Alasannya, Lion Air mendapati situasi harga jual yang rendah tidak sebanding dengan kenaikan biaya sehingga berpengaruh pada pendapatan perusahaan.
Beberapa tagihan yang ditunda pembayarannya di antaranya untuk sewa ruangan dan lahan, parking fee, landing fee and aviobridge, check in counter dan baggage handling system.
Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, kesulitan keuangan yang dialami maskapai singa merah ini memang wajar.
Pasalnya, saat ini biaya (cost) industri penerbangan memang sedang naik-naiknya, tetapi sayangnya situasi ini malah direspons pemerintah dengan menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) yang ditujukan untuk menekan harga tiket penerbangan domestik.
"TBA sejak tahun 2014 kan tidak pernah revised tapi kok diturunkan padahal cost naik. Ini aja Lion sudah kesulitan keuangan. Jadi apakah pemerintah ini mau mengembangkan industri transportasi udara atau sengaja mau membunuh dengan ini (penurunan tarif)," ucap Alvin saat dihubungi reporter Tirto pada Senin (10/6/2019).
Dari jauh-jauh hari Alvin mengatakan, ia sudah memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengambil langkah terutama menyikapi tuntutan untuk menurunkan harga tiket.
Menurutnya, melihat situasi industri penerbangan seperti ini tidak menutup kemungkinan bila surat yang diajukan Lion Air turut ditujukan juga pada pengelola bandara lain yaitu AP2. Sebabnya kesulitan keuangan ini dinilai cukup signifikan memengaruhi kesulitan operasional perusahaan penerbangan.
"Ini sejak kemarin sudah saya sampaikan Airline Indonesia sudah dalam kondisi krisis. Ini baru AP1 yang bocor. Mungkin ke AP 2 Lion juga mengajukan itu," ucap Alvin.
Belum lagi, kata Alvin, saat ini pemerintah sudah banyak melakukan pembangunan bandara baru. Alhasil, beban maskapai yang sudah kesulitan melayani rute penerbangan perintis maupun tidak populer pun bertambah.
Padahal seringkali penerbangan ke bandara baru juga tidak menguntungkan. Meskipun jumlah penumpangnya belum signifikan, Alvin pun mendapati situasi seperti ini kerap tetap harus dijalani maskapai lantaran harus mengikuti kemauan pemerintah.
"Jangan liat rute gemuknya saja. Airline nasional juga harus melayani rute-rute yang tidak populer yang tidak menguntungkan juga. Dengan pemerintah gencar membuka bandara baru, Airline kan diperintahkan untuk terbang ke sana berapa pun penumpangnya," ucap Alvin.
Reporter Tirto masih berupaya melakukan konfirmasi mengenai surat Lion Air kepada AP1. Hingga saat ini, Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic Lion Air belum memberi tanggapan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
