tirto.id - Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan, status tanggap darurat penanganan banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diperpanjang sampai tujuh hari ke depan.
"Kita perpanjang status tanggap darurat penanganan banjir, selama seminggu," ujar Ibnu Sina seperti dikutip Antara, Kamis, 28 Januari 2021.
Sebelumnya, kata Ibnu, status tanggap darurat penanganan banjir hanya berlaku dari tanggal 15 Januari hingga 28 Januari 2021. Akan tetapi, mengingat masih adanya genangan di sejumlah wilayah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin memperpanjang status tersebut sampai banjir benar-benar tuntas.
Ibnu mengatakan, wilayah yang masih ada genangan airnya adalah di Banjarmasin Timur dan Selatan. Daerah tersebut terus ditangani agar airnya cepat surut.
Selain itu, kata Ibnu, pemerintah kota juga terus mengoperasikan mesin pompa air, melakukan normalisasi sungai dan drainase di daerah yang masih ada genangan airnya itu.
Menurut Ibnu, langkah pemerintah kota melakukan penyedotan air dengan pompa air yang dioperasikan beberapa titik hingga 24 jam tersebut cukup mendapat hasil yang sangat baik, sebab air berangsur surut.
Untuk itu, ia berharap, dengan memperpanjang status tanggap darurat penanganan banjir ini selama satu minggu ke depan, maka semua wilayah kembali normal. Dan untuk warga yang masih mengungsi, ia pun berharap mereka bisa pulang kembali ke rumahnya.
Nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sekitar Rp1,349 triliun, demikian menurut perkiraan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun," kata anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Nugraheni Setyaningum kepada Antara di Jakarta, Senin (25/1/2021).
Rincian estimasi nilai kerugian itu yakni di sektor pendidikan sekitar Rp30,446 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp27,605 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp424,128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp46,533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp604,562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp216,266 miliar.
"Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian," kata Nugraheni.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Agung DH
